WahanaNews.co, Jakarta - Koalisi Korban dan Masyarakat Sipil Melawan Lupa telah mengajukan permintaan kepada Komnas HAM untuk memanggil Budiman Sudjatmiko guna memberikan keterangan mengenai peristiwa penculikan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Permintaan ini disampaikan oleh koalisi sebagai bagian dari diskusi yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional pada Rabu (30/8/2023).
Baca Juga:
TKN Hitung Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo Butuh Rp120 Triliun di Tahun Pertama
Al Araf, yang merupakan Ketua Centra Initiative dan anggota dari koalisi tersebut, menjelaskan bahwa semua individu yang memiliki informasi terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa harus dipanggil untuk membantu penyelidikan kasus ini.
Termasuk di dalamnya adalah Budiman, yang sebelumnya telah menyatakan bahwa para korban penculikan telah dikembalikan.
Jika Budiman Sudjatmiko menyebutkan korban penculikan sudah dikembalikan, lanjutnya, maka Komnas HAM harus memanggil Budiman.
Baca Juga:
Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo, Pengusaha Wanti-wanti Jerat Impor
"Komnas HAM juga bisa panggil para purnawirawan, seperti Kivlan Zen yang menyatakan tahu kasus penculikan dan dimana mereka yang hilang. Kalau gak mau datang, harus panggil secara paksa," kata Araf dalam keterangannya, melansit Tempo.co, Kamis (31/8/2023).
Araf menyatakan bahwa para individu yang menjadi korban penghilangan paksa adalah individu yang dengan tekun berjuang untuk mendukung proses demokratisasi yang melawan pemerintahan Soeharto dan pemerintahan yang bersifat militeristik.
Menurutnya, situasi kebebasan dan demokrasi seperti yang kita alami saat ini adalah hasil dari kontribusi para korban yang telah menjadi martir dalam perjuangan ini.
