Langkah
itu sukses mengamankan Sisi menuju kemenangan telak.
Tahun
berikutnya, amendemen konstitusi yang kontroversial disahkan setelah
referendum.
Baca Juga:
Prabowo Perintahkan TNI Kirim 20.000 Personel ke Gaza
Undang-undang
baru, yang menurut Human Rights Watch
akan "mengonsolidasikan pemerintahan otoriter", memperpanjang batas
kepresidenan dan berarti Sisi akan dapat tetap berkuasa hingga 2030.
Ekspresi
publik dari oposisi di Mesir telah dibatasi oleh undang-undang 2013 yang
melarang demonstrasi tidak sah.
Namun,
pengunjuk rasa menentang pembatasan pada 2016.
Baca Juga:
Indonesia Konsisten Dukung Upaya Perdamaian dan Rekonstruksi Gaza di KTT Sharm El-Sheikh
Kemarahan
publik meningkat atas keputusan Sisi mentransfer kedaulatan dua pulau di Laut
Merah ke Arab Saudi.
Demonstrasi
juga terjadi pada akhir 2019, dipicu oleh serangkaian video yang diterbitkan
oleh mantan kontraktor militer yang tinggal di pengasingan di Spanyol.
Isinya,
menuduh Sisi dan pejabat senior melakukan korupsi. Tuduhan itu dibantah oleh Presiden.
