WahanaNews.co | Ditemukan lagi surat Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, masih tentang buku. Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Mahyeldi untuk meminta maaf.
"Belum selesai kasus yang satu, muncul lagi surat baru. Ini yang membuat kita berpikir bahwa gubernur harus minta maaf. Jika tidak, kita akan berada di barisan bersama Fraksi Demokrat untuk mengusung hak angket" kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, kepada wartawan Minggu (5/9/2021).
Baca Juga:
Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan di Padang Pariaman, Polisi Sulit Tangkap Terduga Pelaku
Hidayat menyebut, kemuculan dua surat gubernur itu memberi indikasi adanya pemanfaatan jabatan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan material. Padahal, awalnya Gerindra mengganggap surat soal sumbangan buku cuma kesalahan yang tidak disengaja.
"Kami mendapat informasi proses penerbitan surat dari Dinas PMPTSP ini terindikasi adanya intervensi dan tekanan dari pihak di luar kepemerintahan. Ini sudah gawat. Jangan-jangan masih ada Dinas lain yang sudah menerbitkan surat serupa" kata dia.
Atas dasar itulah, Ketua Bapemperda DPRD Sumbar itu, meminta Gubernur Mahyeldi untuk memberikan penjelasan dan keterangan resmi kepada masyarakat.
Baca Juga:
Keluarga hingga Kapolda Sumbar Hadir Saat Pembongkaran Makam Afif Maulana
"Gubernur harus segera menjelaskan, bukannya terus lari dan menghindar seakan-akan tidak ada masalah. Jelaskan dengan rinci bagaimana sesungguhnya, agar publik tidak berasumsi dan memiliki penilaian yang berpotensi meruntuhkan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemrov Sumbar.
Kita meminta Saudara Gubernur benar-benar memberikan contoh menerapkan nilai nilai kejujuran dan kebenaran serta tanggungjawab dengan melakukan penjelasan dan klarifikasi secara resmi," katanya.
Hidayat meminta agar Gubernur Sumbar tidak melempar masalah ini kepada pihak lain. Jika tidak ada penjelasan secara langsung dari Mahyeldi, maka hak angket DPRD dinilai tepat.
