Tampak para tetua keadatan Amanuba, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sedang bermufakat tanggapi persoalan pengukuran kawasan hutan dan penetapan batas kawasan hutan di beberapa kecamatan di wilayah keadatan Amanuba oleh Balai Penetapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKH-TL) Wilayah XIV Kupang, beberapa waktu yang lalu, [WahanaNews.co / Omega Tahun].
Tahun ingatkan kembali, di Kabupaten TTS masih terdapat banyak masyarakat pemilik tanah yang kemungkinan besar belum bersertifikat atau bukti kepemilikan lainnya, lantaran tanah yang ada adalah tanah ulayat atau tanah warisan yang sudah ada turun-temurun.
Baca Juga:
Wapada! Sabtu Pagi Ini Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi 3 Kali
Omega Tahun tegaskan, pemerintah supaya ke hadapan, dialog dengan masyarakat dan tokoh-tokoh adat. Khususnya, tokoh adat masyarakat Amanuban untuk penetapan kawasan hutan ini tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat.
“Saya yakin, masyarakat akan mendukung segala bentuk program pemerintah bila ada dialog antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah ini. Kita mesti hindari konflik atas persoalan tanah, dan kita tidak mau kasus penetapan batas Kawasan Hutan Laob menimbulkan masalah seperti kasus Besipae,” bilang Omega.
Tahun khawatirkan, tindakan pengukuran dan klaim sepihak yang dilakukan oleh Tim PBKH-TL tanpa adanya dialog dengan masyarakat, dapat menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan di Kabupaten TTS.
Baca Juga:
Risma Kembali Ngamuk ke Pendamping PKH di NTT: Ini Dosa Kalian Semua!
“Kasihan masyarakat. Kondisi hidup masyarakat yang miskin, ditambah kasus stunting yang tinggi, gizi buruk, dan indeks pertumbuhan manusia yang rendah ditambah pula konflik agraria yang berkepanjangan, hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat di wilayah ini,” kisah Omega.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Tahun mengimbau dan mengajak seluruh pihak untuk bersinergi membangun TTS tanpa menimbulkan keresahan, ketakutan, ketidakadilan, dan konflik di masyarakat.
[Redaktur: Andri F Simorangkir]
