JABAR.WAHANANEWS.CO, SUMEDANG - Adanya wacana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan sistem proporsional tertutup atau dipilih DPRD, disambut baik sejumlah politisi di daerah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sumedang.
Salah satunya adalah anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sumedang Sonia Sugian yang menilai dengan sistem proporsional terbuka atau secara langsung, justru hanya menjadikan masyarakat semakin pragmatis.
Baca Juga:
Rahmat Bagja Minta Gakkumdu Rumuskan Kembali Hukum Acara Pemilu dan Pilkada
“Secara pribadi saya setuju dengan sistem proporsional tertutup. Karena dengan sistem terbuka ini justru masyarakat jadi pragmatis. Sehingga yang dipikirkan itu, berapa sih si calon tersebut mau memberi uang untuk satu suara,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (14/12/2024).
Bahkan, lanjut Sonia, pragmatisme tersebut akan menjadi tidak normatif ketika ada seseorang yang memiliki kemampuan financial lebih, tapi tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.
“Apabila diubah jadi sistem tertutup, maka ini akan lebih mengedepankan kader-kader partai, militansi dan tentunya kemampuan dari kader-kader partai tersebut,” terangnya.
Baca Juga:
Undang Stakeholder, Bawaslu Kota Bekasi Gelar Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2024
Hal serupa disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumedang Titus Diah yang menilai dengan digunakannya sistem proporsional tertutup akan bisa menghemat anggaran pemerintah hingga 60 persen.
“Yang pertama akan mengefisienkan waktu dan keuangan pemerintah. Jadi, harapan Presiden itu menjadi harapan kami juga di daerah,” ungkap Titus.
Sementara itu, Pengamat Politik di Kabupaten Sumedang Ade Sunarya melihat sejumlah hal positif jika sistem proporsional tertutup mulai dilakukan pada pemilu yang akan datang nanti. Salah satunya dapat mengurangi konflik horizontal yang terjadi di lapisan masyarakat.
“Sudah beberapa kali pemilihan secara langsung oleh rakyat berkenaan eksekutif di daerah, memang ini menemukan konflik horizontal di masyarakat,” katanya.
Selain itu, Ade juga turut mengamati jika pada Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu, tingkat partisipasi masyarakat menurun drastis secara nasional.
“Kalau kita mengevaluasi secara nasional, tingkat partisipasi menurun tajam hampir di setiap daerah di Indonesia. Setiap daerah turunnya bervariatif, rata-rata di kisaran 4 sampai 8 persen dibandingkan dengan Pilkada 5 tahun sebelumnya,” tuturnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
