"Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu harus seperti apa speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujarnya.
Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga menyoroti besarnya anggaran yang dikelola tanpa adanya pengawasan yang jelas.
Baca Juga:
Usul Tambahan Anggaran Sejumlah Kementerian di IKN Rp14,92 Triliun, Ini Hasilnya
"Ini kan yo nggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita biar jadi pintar, tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan, BGN tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terang Subroto.
Sebelumnya DPRD Blora juga memanggil Dinas Pendidikan untuk menyikapi aduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan.
Subroto menyebut makanan yang dibagikan kepada siswa tidak sesuai dengan standar kandungan gizi.
Baca Juga:
DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp 50 Juta, Siapa Penentu Sebenarnya?
Dia bahkan mengajak anggota dewan lain untuk meninjau langsung pelaksanaan MBG di daerah pemilihan mereka.
Dari hasil pemantauan, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa memiliki kandungan gizi yang cenderung minimalis.
Selain itu, ditemukan pula makanan basi yang sempat dibagikan ke pelajar.
