"Ini lahan milik aset Pemprov yang digunakan TAP sebagai kantor. Jadi kami akan terus melakukan aksi bahkan akan berkemah disini apabila Gubernur Jabat tidak membubarkan tim TAP sampai dengan waktu yang ditentukan," tukasnya.
Disamping itu, ia berharap agar aparat penegak hukum di Jawa Barat maupun di KPK, TAP diduga adalah sarang mufakat yang melahirkan perencanaan banyak proyek seperti misalnya petani milenial dan Masjid Al Jabbar.
Baca Juga:
DPD MARTABAT Prabowo-Gibran DKI Jakarta Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub 2024
"Kami berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan laporan kami yang sudah layangkan," tandasnya.
Berikut 4 Tuntutan Ormas Manggala Garuda Putih:
1. Usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait Promosi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.
Baca Juga:
Sulitnya Tembus 51 Persen: Duel Sengit Pilkada Jakarta Akan Terjadi di Putaran Kedua
2. Segera isi jabatan - jabatan struktural yang kosong dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan, jangan karena nepotisme dan kolusi.
3. Tolak titipan dan settingan calon Pejabat !!!
Jangan korbankan Jabar jelang tahun politik karena habisnya masa jabatan ; Gubernur, Wagub dan Sekda Jabar. Segera siapkan kader terbaik Pemprov Jabar untuk mengisi jabatan tersebut. DPRD Jabar agar segera lakukan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif !!!
