WahanaNews.co, Jakarta - Kemunduran demokrasi yang berlangsung hari ini membuatnya menjadi mirip Orde Baru (Orba). Demikian disampaikan Wijayanto pada webinar bertajuk "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru" yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bekerjasama dengan LP3ES, Minggu (21/4/2024).
Menurut Wijayanto kondisi sekarang ini sudah semakin komplit, apa yang sudah dibangun pada 1 (satu) tahun kepemimpinan Jokowi akan terus berlanjut pada masa Kepemimpinan Prabowo, situasi akan lebih pesimistik dan lebih buruk.
Baca Juga:
The Lead Institute Universitas Paramadina Gelar Diskusi Kepemimpinan Profetik dan Pilkada 2024
"Terdapat sekurangnya ada 6 karakteristik orba yang kita ulangi pada masa jokowi dan akan kita alami lagi dengan intensitas yang lebih tajam tebal warnanya." Kata Wijayanto.
Pengingkaran atas aturan main demokratis telah terjadi menurut Wija adalah ketika putra presiden Gibran Rakabuming Raka dengan merevisi UU Pemilu yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
Hal itu tidak hanya menjadi sebuah pengingkaran tapi juga akan jadi sebuah legacy, dasar pedoman perilaku para politisi berikutnya di masa depan. Ada juga UU yang diputuskan tanpa konsultasi publik maksimal seperti Revisi UU KPK, UU Omnibus Law dll.
Baca Juga:
Universitas Paramadina Dorong Literasi Investasi Reksa Dana di Kalangan Mahasiswa
Masih menurut Wija akan terus berlanjutnya ideology New Developmentalism yang sama seperti era orde baru.
"Itu akan membentuk perilaku ideologi yang dimaknai sebagai satu ide tentang pembangunan yang terlalu berfokus pada infrastruktur tapi mengabaikan instrastruktur kultural atau non fisik. Mengabaikan demokrasi, budaya demokrasi, literasi politik, abaikan HAM, impunitas, abaikan kerusakan lingkungan, dan ke depan hal itu akan masih berlanjut apalagi UU IKN jalan terus."
"Akan berlanjut represi terhadap kebebasan berekspresi dari kelompok kritis masyarakat sipil termasuk media. Pelemahan oposisi di era Jokowi juga akan terus berlanjut, diduga setelah Prabowo dilantik akan terbentuk sebuah koalisi pemerintahan dan parpol yang besar tanpa adanya oposisi." Tambahnya.
