WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Mufti Mubarok, menyampaikan keberatan resmi terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank tidak aktif selama tiga bulan.
Menurut Mufti, kebijakan itu berpotensi merugikan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya nasabah perbankan.
Baca Juga:
OJK Kenalkan Istilah "Pindar" Untuk Bedakan Pinjol Ilegal ke Konsumen
Ia menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.
“BPKN menolak kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan. Kebijakan ini sangat rentan menimbulkan kerugian konsumen dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegas melalui keterangan tertulisnya yang diterima WahanaNews.co, Sabtu (16/8/2025).
Mufti mengingatkan, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hak kepada masyarakat atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas, serta kepastian layanan.
Baca Juga:
YLKI: Beban Royalti Musik di Restoran Tak Sepatutnya Ditagihkan ke Konsumen
Pemblokiran sepihak tanpa pemberitahuan dinilai melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi lembaga keuangan.
“Tidak adanya notifikasi atau pemberitahuan resmi kepada nasabah sebelum pemblokiran dilakukan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi dan kepastian layanan,” jelasnya.
Selain itu, UU Perbankan juga menegaskan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data serta memberikan layanan secara adil dan proporsional.
Soroti Potensi Penyalahgunaan
BPKN menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif rentan disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, tidak semua rekening tidak aktif dianggap mencurigakan.
“Konsumen memiliki hak untuk diberitahu secara resmi dan diberi waktu yang cukup untuk mengaktifkan kembali rekening mereka. Banyak masyarakat yang menyimpan dana untuk kebutuhan jangka panjang atau tabungan darurat,” tambah Mufti.
BPKN Desak Regulasi Ditinjau Ulang
BPKN meminta agar PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia meninjau ulang aturan tersebut.
“Kami meminta kebijakan ini ditangguhkan, atau bahkan dicabut, sampai ada mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak merugikan konsumen,” tegasnya.
BPKN juga akan menyampaikan nota keberatan resmi kepada PPATK sekaligus meminta audiensi lintas otoritas guna membahas dampak kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Langkah itu diiringi dengan rencana edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur penonaktifan rekening yang aman dan adil.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
