Ia menuturkan, penguatan kerja sama bilateral dengan berbagai negara terus dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia kompatibel dengan instrumen perdagangan internasional.
“Indonesia sebenarnya telah mulai mengembangkan kebijakan pasar karbon internasional dengan memperkenalkan perjanjian bilateral dengan beberapa negara mitra, salah satunya adalah Norwegia,” jelas Wahyu.
Baca Juga:
Hadapi Medan Sulit, PLN Terus Upayakan Pemulihan Listrik di Desa Terisolir Aceh
Ia menambahkan bahwa pemerintah menempatkan integritas pasar sebagai prioritas utama, termasuk melalui peningkatan kapasitas lintas sektor, pengembangan infrastruktur pendukung, dan adopsi teknologi yang memperkuat transparansi serta akuntabilitas.
Upaya ini dinilai penting untuk memastikan kredit karbon Indonesia diterima dan dipercaya oleh pasar global.
Dari sisi pelaku industri energi, Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun pasar karbon yang kuat dan berdaya saing.
Baca Juga:
Dua Jalur Aktif, PLN Perkokoh Sistem Kelistrikan Aceh melalui Transmisi Pangkalan Brandan–Langsa
Karena itu, PLN menyiapkan diri sebagai katalisator yang menghubungkan pengembangan energi bersih dengan nilai ekonomi karbon.
Pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN berkomitmen menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 52,9 GW, yang mencakup pembangkit baseload, energi variabel, serta sistem penyimpanan energi.
Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem karbon yang kuat. PLN siap menjadi katalisator dalam memastikan pasar karbon berjalan kredibel.
