Menurutnya, pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko yang tinggi sehingga membutuhkan jaminan perlindungan dari pemerintah.
“Asuransi kita ini untuk nelayan belum sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah,” katanya.
Baca Juga:
I Ketut Suwendra Minta Revisi UU Kehutanan Perkuat Sanksi Reklamasi Tambang
Dalam upaya mendukung target swasembada pangan nasional, Endang turut mengusulkan penerapan diversifikasi pangan melalui integrasi budidaya ikan dengan sektor pertanian.
Ia menilai pemanfaatan saluran irigasi di kawasan persawahan sebagai lokasi budidaya ikan dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi para petani.
“Di tempat penanaman padi, ada semacam irigasi kecil yang ditanami ikan. Itu penting karena bisa menambah income dari para petani kita,” jelasnya.
Baca Juga:
DPR Ajak Hidupkan Kembali Pangan Nenek Moyang untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Lebih lanjut, Endang meminta pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sektor ikan hias yang dinilainya memiliki prospek ekspor yang sangat menjanjikan.
Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai salah satu sentra produksi ikan hias nasional yang telah menembus pasar internasional, termasuk Jepang dan sejumlah negara di Eropa.
Namun, menurutnya, potensi tersebut belum didukung secara optimal, terutama dalam penyediaan bibit unggul, pendampingan, maupun akses informasi pasar ekspor.
