WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam industri keuangan digital untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas sektor tersebut.
"Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri keuangan digital, tetapi juga berdampak positif pada pengembangan sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Hasan di Jakarta, Sabtu (16/11/2024).
Baca Juga:
Kapolresta Tangerang Tegaskan Tidak Akan Segan Tindak Anggota Terlibat Judi Daring
OJK mendorong ekosistem keuangan digital Indonesia untuk tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rangka mengutamakan perlindungan konsumen, OJK terus memperkuat pengawasan market conduct di sektor jasa keuangan.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan (LJK), sekaligus memberikan kesempatan bagi LJK untuk tumbuh secara adil, efisien, dan transparan.
Baca Juga:
OJK Peringatkan Risiko Utang Berlebihan dari Kemudahan Akses Fintech
Pernyataan tersebut disampaikan Hasan dalam acara The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024 yang berlangsung pada 12-13 November 2024 dengan tema "Technology Convergence: Shaping the Future of Finance and Beyond." IFSE 2024 menjadi ajang bagi para pelaku industri, regulator, dan pemangku kepentingan untuk bertukar ide dan wawasan terkait perkembangan terbaru di sektor fintech.
Di kesempatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Fitria Irmi Triswati, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun respons kebijakan terpadu untuk menghadapi akselerasi digital yang semakin cepat.
"Dari perspektif Bank Indonesia, kami menerapkan bauran kebijakan dengan fokus pada peran BI sebagai otoritas moneter, penjaga stabilitas sistem keuangan, dan otoritas sistem pembayaran. Kami rutin berdiskusi dengan asosiasi dan pelaku industri guna merumuskan kebijakan yang selaras," katanya.
Untuk mendukung transformasi digital, BI telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang memuat berbagai inovasi sebagai panduan dalam menghadapi perubahan di era digital.
"Blueprint ini menjadi panduan kami dalam merespons setiap perkembangan di bidang transformasi digital," tambahnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
