Hal tersebut dilihat dari
adanya rencana perubahan skema berupa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
hingga usulan amnesti pajak.
Sementara, cadangan devisa
turun dan tingkat debt to GDP yang
naik signifikan sepanjang enam bulan terakhir.
Baca Juga:
Perseteruan Kadin Memanas Lagi, Pengurus Munaslub Disebut Langgar Aturan
"Kalau kita memaksakan
peningkatan stimulus ketika kemampuan finansial pemerintah tidak memadai, yang
kami khawatirkan adalah gangguan stabilitas ekonomi makro atau krisis kembali.
Misalnya, dalam bentuk krisis gagal bayar pemerintah atau sovereign debt crisis, seperti yang terjadi pada Yunani di 2009. Ini
sangat ingin kami hindarkan, karena tanpa stabilitas makro yang baik, maka pemulihan
ekonomi nasional tidak bisa terjadi," kata Shinta.
Oleh karenanya, Shinta
meminta pemerintah lebih fokus pada penguatan pengendalian pandemi di
masyarakat, dan fokus mendistribusikan stimulus-stimulus yang sudah
dianggarkan.
Akan jauh lebih baik bila
stimulus tersebut, yang bersifat konsumtif, dikonversikan menjadi stimulus yang
lebih produktif, atau bisa menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Baca Juga:
Kadin: Pemimpin Solo Masa Depan Harus Pahami Masalah untuk Kesejahteraan Masyarakat
"Misalnya, bansos atau
relaksasi pemberian kredit untuk usaha kecil menengah, juga khususnya yang ada
di sektor-sektor yang masih terkena krisis. Insentif-insentif seperti ini
sangat penting untuk menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek agar Pemulihan Ekonomi
Nasional memiliki trend yang terus
stabil," ujar Shinta. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
