WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dunia dibuat kelimpungan, saat 20 persen pasokan minyak global tersendat di Selat Hormuz, harga minyak mentah langsung melonjak hingga 100 dollar AS per barel dalam krisis energi yang kian memburuk pada Kamis (26/3/2026).
Lonjakan harga ini terjadi di tengah upaya pelepasan cadangan darurat minyak global sebanyak 400 juta barel untuk menahan gejolak pasar energi.
Baca Juga:
Inggris Siap Pimpin Operasi Militer di Selat Hormuz
Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) bahkan menyebut situasi ini sebagai gangguan pasokan terbesar sepanjang sejarah pasar minyak dunia.
“Gangguan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pasar minyak global,” disertai seruan untuk menekan konsumsi energi secara luas.
Perbedaan infrastruktur energi dan sistem transportasi di tiap negara membuat respons terhadap krisis ini tidak seragam.
Baca Juga:
Perang Iran Picu Krisis, Korea Selatan Aktifkan Nuklir dan Batasi Energi
Sejumlah negara langsung mengambil langkah cepat, sementara yang lain masih menunggu perkembangan situasi global.
IEA mencatat sektor transportasi darat menyumbang sekitar 45 persen dari total permintaan minyak dunia.
Hal ini membuat sektor tersebut menjadi target utama kebijakan penghematan energi di berbagai negara.
Di Sri Lanka, pemerintah membatasi pembelian bahan bakar hanya 15 liter per minggu untuk kendaraan pribadi melalui sistem kode QR.
Kamboja menutup sepertiga stasiun pengisian bahan bakar, sementara Myanmar menerapkan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor kendaraan.
Artinya, kendaraan dengan pelat nomor tertentu hanya bisa membeli bahan bakar pada hari yang telah ditentukan.
Di Indonesia, pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi penggunaan energi di tengah tekanan krisis global.
Presiden Prabowo Subianto menyebut berbagai opsi, termasuk pemangkasan penggunaan bahan bakar pemerintah hingga 50 persen.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang penerapan satu hari kerja dari rumah atau work from home.
Di Selandia Baru, pemerintah mempertimbangkan kebijakan satu hari tanpa mobil dalam sepekan untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Di Eropa, Slovenia menjadi negara pertama yang menerapkan pembatasan bahan bakar dengan batas 50 liter per minggu untuk kendaraan pribadi.
Sementara itu, sektor usaha dan pertanian diberikan batas hingga 200 liter per minggu.
International Road Transport Union (IRU) mendesak Uni Eropa untuk segera mengambil langkah kolektif menghadapi krisis ini.
“Jika pasokan disel terganggu, dampaknya akan langsung terasa di seluruh jaringan logistik Uni Eropa,” kata Sekretaris Jenderal IRU Umberto de Pretto.
Ia menegaskan bahwa gangguan ini dapat memperlambat rantai pasok dan distribusi barang ke masyarakat.
“Koordinasi di tingkat Uni Eropa sangat penting untuk menstabilkan pasar bahan bakar,” guna menghindari kebijakan yang terfragmentasi.
Namun, hingga kini Uni Eropa belum mencapai kesepakatan bersama sehingga tiap negara bergerak sendiri-sendiri.
Dalam dua pekan terakhir, harga bahan bakar di kawasan tersebut telah naik sekitar 18 persen menjadi 2 euro per liter.
Tekanan mulai terasa di Jerman yang kini mempertimbangkan pembatasan kenaikan harga bahan bakar di SPBU.
Menteri Ekonomi Jerman Katherina Reiche menyebut berbagai opsi tengah dikaji, mulai dari pembatasan harga hingga pajak windfall.
Meski demikian, Jerman menegaskan tidak akan kembali menggunakan gas dari Rusia sebagai solusi krisis.
Selain pembatasan bahan bakar, kebijakan kerja dari rumah menjadi strategi lain yang banyak diadopsi negara.
Pakistan menerapkan empat hari kerja bagi pegawai negeri, sementara Republik Dominika mengurangi jam kerja kantor.
Di Afrika, Mesir membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran hingga pukul 21.00 serta menutup kantor pemerintah pukul 18.00.
Kenya melarang ekspor bahan bakar dan memperketat distribusi, sedangkan Zambia menyiapkan sanksi bagi penimbun bensin.
“Situasinya kini seperti setiap orang berjuang sendiri,” kata Anibor Kragha dari African Refiners and Distributors Association.
Ia menilai negara-negara kini lebih fokus mengamankan kebutuhan domestik dibandingkan ekspor energi.
“Ini bukan hanya soal kapasitas kilang, tetapi juga penyimpanan, distribusi, dan infrastruktur energi yang terbatas,” yang membuat kawasan Afrika sangat rentan.
Sementara itu, Bangladesh dan Thailand membatasi suhu pendingin ruangan di gedung pemerintah untuk menghemat energi.
Di Indonesia, CEO Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai kebijakan work from home perlu dilengkapi strategi lain.
“Konsumsi energi Indonesia juga berasal dari sektor logistik dan industri,” sehingga WFH tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.
IEA juga mendorong masyarakat untuk mengurangi perjalanan udara guna menekan konsumsi bahan bakar.
Maskapai United Airlines bahkan memperingatkan potensi kenaikan harga tiket hingga 20 persen akibat krisis ini.
Penggunaan transportasi publik menjadi salah satu solusi utama yang direkomendasikan.
IEA juga menyarankan pengalihan penggunaan LPG dari sektor transportasi ke kebutuhan rumah tangga.
Langkah ini dinilai penting terutama bagi India sebagai salah satu importir LPG terbesar di dunia.
Impor LPG India dilaporkan turun hingga setengahnya pada Maret, memukul sektor restoran dan perhotelan.
Pemerintah India pun memprioritaskan distribusi LPG untuk sekitar 300 juta rumah tangga yang bergantung pada energi tersebut untuk memasak.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
