WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif rencana pembentukan enam Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK baru yang masih menunggu persetujuan melalui peraturan pemerintah.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional apabila dikawal dengan tata kelola yang berpihak pada rakyat.
Baca Juga:
Potensi Investasi KEK Capai Rp846 Triliun, MARTABAT Prabowo-Gibran: Negara Harus Siap Eksekusi
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan pembentukan KEK baru harus dibaca sebagai sinyal bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap kuat.
Ia menilai kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia di tengah kompetisi ekonomi global yang semakin ketat.
“Minat investor terhadap KEK menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik besar,” ujar Tohom, Rabu (8/7/2026).
Baca Juga:
Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Melonjak, MARTABAT Prabowo-Gibran: Saatnya Perizinan Dibuat Lebih Gesit
“Tetapi daya tarik itu harus diterjemahkan menjadi lapangan kerja, transfer teknologi, penguatan industri lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” lanjutnya.
Menurut Tohom, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki momentum strategis untuk menjadikan KEK sebagai mesin percepatan hilirisasi, industrialisasi, pemerataan ekonomi, dan penguatan kemandirian nasional.
“KEK jangan hanya menjadi kawasan investasi yang ramai di atas kertas, tetapi harus menjadi pusat produksi, inovasi, ekspor, dan penciptaan nilai tambah yang benar-benar dirasakan oleh rakyat,” kata Tohom.
Ia menilai capaian investasi KEK yang secara akumulatif telah mencapai ratusan triliun rupiah dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja perlu dijadikan pijakan untuk memperbaiki desain pengembangan kawasan ekonomi pada tahap berikutnya.
“Angka investasi yang besar harus berjalan seiring dengan kualitas dampaknya, karena keberhasilan ekonomi masa depan tidak hanya diukur dari jumlah modal yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi tenaga kerja Indonesia, UMKM, rantai pasok nasional, dan pendapatan daerah,” ucapnya.
Tohom berpandangan bahwa setiap KEK baru perlu memiliki identitas ekonomi yang jelas, baik berbasis manufaktur, energi, pangan, logistik, digital, pariwisata, maupun hilirisasi sumber daya alam.
“Pemerintah perlu memastikan setiap KEK punya arah spesialisasi yang kuat, jangan sampai kawasan ekonomi hanya menjadi proyek fisik tanpa ekosistem bisnis yang matang,” tutur Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan KEK juga harus terhubung dengan perencanaan wilayah, konektivitas transportasi, kesiapan energi, air, perumahan pekerja, serta kapasitas kota-kota penyangga.
“KEK yang berhasil bukan hanya kawasan industri yang berdiri sendiri, melainkan simpul ekonomi yang menyatu dengan kota, desa, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan pusat-pusat pendidikan vokasi,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah harus disiapkan sebagai mitra aktif, bukan hanya sebagai penerima dampak, karena keberhasilan KEK sangat bergantung pada kecepatan perizinan, kepastian tata ruang, kesiapan tenaga kerja, dan dukungan sosial masyarakat.
“Kalau daerah dilibatkan sejak awal, maka KEK bisa menjadi lokomotif pemerataan ekonomi dan bukan menjadi ruang eksklusif yang terpisah dari kebutuhan masyarakat sekitar,” ujar Tohom.
Tohom juga mengingatkan bahwa percepatan persetujuan PP untuk enam KEK baru perlu dibarengi dengan evaluasi ketat terhadap kesiapan lahan, kepastian investor, daya dukung lingkungan, dan skema manfaat ekonomi bagi warga lokal.
“Kita mendukung percepatan, tetapi percepatan harus tetap cermat, transparan, dan terukur agar KEK benar-benar menjadi instrumen pembangunan jangka panjang,” ucapnya.
Ia menilai arah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun ekonomi yang kuat, produktif, dan berdaulat akan semakin terlihat apabila KEK mampu menjadi jembatan antara investasi besar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“MARTABAT Prabowo-Gibran melihat KEK sebagai peluang besar untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan cepat, tertib, inklusif, dan memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia,” tutup Tohom.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
