Arief menambahkan saat ini pemerintah berfokus pada produksi dan gula melalui food estate tersebut.
"Kurang lebih seperti itu, kita percaya potensi kita sebagai produsen luar biasa. Jadi end to end itu adalah mulai hulunya, on farm-nya, logistiknya, pasca panennya pengolahannya sampai marketnya," tutur Arief.
Baca Juga:
PPATK Blokir 28 Ribu Rekening karena Tak Aktif Transaksi
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.
Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).
Baca Juga:
Judi Online Bisa Gerus Rp1.000 Triliun Ekonomi RI, Komdigi Minta Tindakan Tegas
"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.
Jokowi pun sudah buka suara menepis kritikan tersebut. Ia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.
Jokowi menekankan gagasan membangun food estate demi mengantisipasi krisis pangan global. Ia menyebut semua negara tengah menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.
