WAHANANEWS.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) meresmikan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ultra fast charging di lingkungan Kantor Kemendag RI pada Kamis (5/3/2026).
Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari langkah strategis kedua pihak dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia, sekaligus memperluas jaringan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di ruang publik, khususnya di kawasan instansi pemerintahan.
Baca Juga:
PLN Salurkan Tambahan 23.040 REC ke PT BIB, Pengguna Listrik Hijau Terbesar di Kalimantan
Peresmian SPKLU tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah dan PLN dalam mendukung program transisi energi nasional menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
Dengan semakin bertambahnya fasilitas pengisian kendaraan listrik, diharapkan masyarakat semakin percaya diri untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas respons cepat PLN dalam memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia.
Baca Juga:
Sambut Ramadan 1447 H, PLN Beri Potongan Biaya Tambah Daya hingga 50 Persen
Menurutnya, tren pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat juga membutuhkan ketersediaan SPKLU yang semakin banyak, termasuk di lingkungan Kemendag RI.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyampaikan sambutannya sebelum meresmikan SPKLU Kementerian Perdagangan RI di Jakarta pada Kamis (5/3/2026). Dirinya mengapresiasi atas respons cepat PLN dalam memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia. Ia berharap dengan masifnya pengembangan SPKLU di berbagai titik, masyarakat juga semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN yang telah menghadirkan fasilitas ini di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendukung rekan-rekan yang menggunakan mobil listrik. Ini juga tidak hanya terbatas pegawai Kementerian, jadi teman-teman atau kendaraan yang lewat bisa juga nge-charge di sini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah dan PLN,” ujar Budi.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik di lingkungan Kementerian Perdagangan terus menunjukkan peningkatan.
Saat ini sekitar 15 persen pegawai di Kemendag RI telah menggunakan kendaraan listrik sebagai moda transportasi sehari-hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap penggunaan energi yang lebih bersih mulai tumbuh di lingkungan pemerintahan.
"Harapan kami, semakin banyak SPKLU, akan semakin banyak orang yang menggunakan mobil listrik. Dulu mungkin ketika belum banyak kadang-kadang orang ragu-ragu, tapi sekarang sudah semakin banyak, kita mau nunggu saja sudah enggak ada masalah, sudah banyak SPKLU sehingga memudahkan. Dan nge-charge-nya hanya 30 menit, ya 30 menit selesai," ucap Budi.
SPKLU ultra fast charging yang berada di Kantor Kemendag RI tersebut sebelumnya telah menjalani masa uji coba operasional sejak Desember 2025.
Selama masa uji coba, tingkat pemanfaatannya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 2.460 transaksi pengisian listrik telah dilakukan pada tiga unit SPKLU yang masing-masing memiliki kapasitas 120 kilowatt (kW). Total energi listrik yang telah tersalurkan mencapai 62.598 kW.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara kedua belah pihak.
Menurutnya, kolaborasi ini merupakan salah satu langkah konkret dalam mempercepat transisi energi nasional melalui penyediaan infrastruktur pendukung kendaraan listrik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara PLN dan Kementerian Perdagangan RI. Menurutnya, kolaborasi penyendiaan SPKLU di lingkungan Kementerian Perdagangan RI ini merupakan upaya PLN dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui pengembangan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik.
"Kolaborasi antara Kemendag dengan PLN ini adalah bagian akselerasi dari transisi energi. Artinya, ini adalah pergeseran dari energi mahal menjadi energi murah, energi emisi tinggi menjadi emisi rendah, dan shifting dari import based energy menjadi domestic based energy," ujar Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur SPKLU di Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada lahan milik PLN.
Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, hingga sektor swasta, menjadi sangat penting untuk mempercepat penyebaran fasilitas pengisian kendaraan listrik.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso (tengah) didampingi Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri (kiri), Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim (kedua dari kiri), Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan), dan General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin (kedua dari kanan) saat memberikan keterangan kepada media usai peresmian SPKLU di lingkungan Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
"Pada dasarnya kebutuhan SPKLU ini tidak mungkin hanya berada di lahan PLN. Lahan-lahan strategis justru dimiliki oleh kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kantor perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak," jelas Darmawan.
Ia menegaskan bahwa PLN bersama pemerintah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pembangunan SPKLU dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan.
Dengan demikian, semakin banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
"Kami memastikan dari sisi teknis maupun komersial semuanya berjalan dengan baik, sehingga investasi di SPKLU menjadi menarik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan SPKLU bukan hanya menjadi tugas PLN, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," tutup Darmawan (Seremoadver).
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
