"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.
Ia mengingatkan tanpa adanya penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam dan berisiko melemahkan ketahanan fiskal nasional.
Baca Juga:
Kasus Penyalahgunaan BBM-LPG, Kapolri Klaim Selamatkan Uang Negara Rp756 Miliar
"Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global," kata Lamhot.
Disebutkannya, pandangan tersebut sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang juga menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global.
"Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat," ujarnya.
Baca Juga:
Prabowo Dijadwalkan Resmikan Peluncuran BBM Biodiesel 50% B50 Awal Juli 20026
Lamhot turut menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dampak kebijakan dapat ditekan seminimal mungkin.
"Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu komitmen kami di DPR," ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami konteks global di balik kebijakan energi serta memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga ketahanan energi nasional.
