“Dalam implementasinya, potret transaksi PBK di bursa berjangka masih didominasi transaksi bilateral atau sistem perdagangan alternatif (SPA). Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas unggulan dunia seperti CPO, karet, kopra, nikel, batubara, dan produk perikanan. Dengan potensi tersebut, kinerja PBK khususnya untuk transaksi multilateral masih berpeluang besar
untuk ditingkatkan. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok perdagangan komoditas global,” terang Olvy.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Tirta Karma Senjaya menerangkan, untuk
mendorong perdagangan multilateral di PBK, penting untuk bijak dalam pemilihan komoditas untuk ditransaksikan.
Baca Juga:
Bappebti Tegaskan Komitmen Penguatan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi
Selain itu, penguatan regulasi terkait PBK harus menjadi fokus perhatian sehingga pengembangan PBK tidak keluar dari norma dan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan.
“Koordinasi dengan berbagai pihak seperti bursa berjangka, self regulatory organization (SRO),
termasuk praktisi harus diperkuat, terutama untuk memperoleh masukan komoditas yang tepat dan
berpeluang besar untuk dikembangkan melalui industri PBK. Oleh karena itu, penting juga untuk
membuat peta jalan pengembangan transaksi multilateral berbasis komoditas yang jelas dan efektif,”
terang Tirta.
Lebih lanjut, Direktur Utama Bursa Berjangka, Stephanus Paulus Lumintang menyampaikan, pentingnya memperluas komoditas yang ditransaksikan di multilateral dan meningkatkan jumlah pemain yang bertransaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar, membangun kepercayaan dan mendorong transparansi PBK di bursa.
Baca Juga:
Capaian Bappebti Tahun Lalu Jadi Pijakan Tingkatkan Peran PBK
Sejalan dengan itu, Direktur Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Fajar Wibhiyadi menambahkan, pentingnya kolaborasi SRO dan seluruh pemangku kepentingan untuk penguatan transaksi multilateral. Harus ada komitmen dari pelaku usaha untuk mulai fokus pada pengembangan kontrak multilateral.
Praktisi PBK, Filbert Ryan menekankan, meskipun generasi saat ini paham teknologi digital, mereka masih kurang memahami PBK. Oleh karena itu, literasi PBK perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, gaul, dan tidak formal.
Hal ini bertujuan agar informasi mengenai PBK lebih mudah
dipahami seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo), Udi Margo Utomo menerangkan pentingnya penguatan literasi untuk mendukung transformasi PBK.
