Sudaryatmo mencontohkan Denmark, negara pertama yang menerapkan kebijakan eliminasi lemak trans.
Sepuluh tahun setelah regulasi ini diterapkan, angka kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Denmark turun sebesar 20 persen.
Baca Juga:
Kritik Pedas YLKI: Kebijakan Harga Tiket Taman Nasional 100-400% Justru Bunuh Minat Wisatawan
Di Indonesia, ia mengingatkan bahwa penyakit katastropik telah membebani anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun 2020, dengan 49 persen di antaranya disebabkan oleh penyakit jantung koroner.
Bahkan, kasus penyakit jantung di kalangan anak muda juga meningkat.
YLKI berharap pemerintah mengambil langkah terobosan dengan mengeluarkan regulasi pembatasan kadar lemak trans yang tidak hanya akan melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mencegah Indonesia dari menjadi target pasar produk PHO dari negara lain.
Baca Juga:
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Viral, YLKI Tegaskan Pentingnya Pengawasan Ekstra
“Indonesia, jika tidak segera membuat regulasi, akan menjadi target pemasaran produk yang mengandung lemak trans dari pasar global karena tidak ada regulasi yang mengaturnya,” tegas Sudaryatmo.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi informasi yang diterima konsumen saat membeli produk pangan olahan.
Dari 119 sampel produk pangan kemasan yang dianalisis oleh YLKI pada 2023, ditemukan bahwa 60 persen tidak mencantumkan informasi mengenai kandungan lemak trans.
