DK PBB Kirim Sinyal
Baca Juga:
Bertahan di Rakhine, Etnis Rohingya Seolah Hidup Tanpa Harapan
Dewan
Keamanan (DK) PBB pada 10 Maret 2021 berhasil mengeluarkan resolusi yang mengutuk kekerasan
terhadap pengunjuk rasa damai di Myanmar dan berjanji "terus mendukung
transisi demokrasi" di negara itu.
DK PBB
juga menekankan "perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan
diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental serta menegakkan supremasi hukum."
Namun
demikian, karena keberatan dari China dan Rusia, lembaga tertinggi itu tidak
menyebut peristiwa di Myanmar sebagai kudeta militer.
Baca Juga:
Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara
Michal
Lubina, seorang analis politik di Universitas Jagiellonian di Krakow,
mengatakan kepada DW bahwa ada ruang
bagi Barat dan Beijing untuk menyepakati langkah maju di Myanmar.
"China
akan menolak pernyataan (DK PBB) di masa lalu tanpa banyak basa-basi. Bahwa hal
itu tidak dilakukan menunjukkan bahwa ada poin-poin kesepakatan dengan
Barat," katanya.
Meski
kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama di Myanmar, kata Lubina,
mereka tidak cukup bekerjasama karena persaingan sistemik dan geopolitik di
antara mereka.
