WAHANANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah AS menekankan bahwa Presiden Donald Trump tidak pernah menyetujui "daftar keinginan" yang diajukan oleh Teheran di tengah situasi konflik yang memanas.
Gedung Putih secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tetap menolak aktivitas pengayaan uranium dalam bentuk apa pun di dalam wilayah Iran.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Ungkap RI Simpan Bahan Baku Nuklir, di Sini Lokasinya
Melansir CNBC Indonesia, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan pada Rabu (08/04/2026) bahwa proposal 10 poin yang diajukan Iran sebagai basis gencatan senjata dalam perang AS-Israel melawan Iran sangat berbeda dengan proposal yang dipublikasikan oleh pemerintah Teheran.
Mengutip Al Jazeera, rencana awal tersebut mencantumkan tuntutan agar AS menerima hak Iran untuk memperkaya uranium, pemberian keringanan sanksi, serta penghentian serangan secara permanen terhadap Iran.
"Garis merah Presiden, yakni penghentian pengayaan uranium Iran di dalam wilayah Iran, belum berubah. 10 poin Teheran telah kami buang ke tong sampah, " kata Leavitt.
Baca Juga:
AS untuk Pertama Kali Bakal Kirim Amunisi Peluru Penembus Baja ke Ukraina
Masalah pengayaan uranium domestik telah menjadi titik hambatan utama dalam pembicaraan sebelumnya antara Teheran dan Washington. Meski Iran berulang kali menyatakan tidak mengincar senjata nuklir dan bersikeras bahwa pengayaan uranium adalah hak nasional, pemerintahan Trump tetap mendorong pembongkaran total program nuklir negara tersebut.
Setelah lebih dari 38 hari peperangan, Washington dan Teheran sebenarnya telah mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Kesepakatan ini mencakup penghentian serangan AS dan pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran, yang penutupannya di awal konflik sempat memicu lonjakan harga energi global.
Leavitt membeberkan bahwa proposal 10 poin awal dari Iran secara harfiah telah dibuang ke tempat sampah oleh tim Trump, sebelum akhirnya Teheran mengajukan rencana yang telah direvisi.
"Gagasan bahwa Presiden Trump akan menerima daftar keinginan Iran sebagai sebuah kesepakatan adalah hal yang sepenuhnya tidak masuk akal. Presiden hanya akan membuat kesepakatan yang melayani kepentingan terbaik Amerika Serikat," ujar Leavitt.
Di sisi lain, Presiden Trump sempat menyatakan pada Selasa malam bahwa proposal Iran merupakan basis yang dapat dikerjakan untuk bernegosiasi. Leavitt menambahkan bahwa Trump dan para pembantunya akan fokus pada pembicaraan dengan Iran selama dua minggu ke depan, selama Selat Hormuz tetap terbuka tanpa batasan atau penundaan.
Juru bicara tersebut mengonfirmasi bahwa putaran pertama negosiasi akan berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Sabtu mendatang. Delegasi AS akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance, didampingi Utusan Khusus Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.
Namun, pada Rabu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melontarkan keraguan atas nasib pembicaraan tersebut. Ghalibaf menuduh AS dan Israel telah melanggar gencatan senjata dengan melanjutkan perang di Lebanon, gagal menghentikan drone memasuki wilayah udara Iran, serta menyangkal hak pengayaan uranium Teheran.
"Sekarang, 'basis yang dapat dikerjakan untuk bernegosiasi' itu telah dilanggar secara terbuka dan jelas, bahkan sebelum negosiasi dimulai. Dalam situasi seperti ini, gencatan senjata bilateral atau negosiasi adalah hal yang tidak masuk akal," tulis Ghalibaf melalui akun X miliknya.
Menanggapi klaim kemenangan dari kedua belah pihak, Leavitt menggemakan pernyataan Pentagon yang mengeklaim keunggulan atas Iran. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer Iran telah dilumpuhkan melalui operasi militer besar-besaran.
"Angkatan laut mereka, rudal mereka, basis industri pertahanan mereka, serta keinginan dan rencana mereka untuk membangun bom nuklir di dalam negeri mereka tidak akan lagi diizinkan, tidak dapat lagi terjadi, berkat kesuksesan luar biasa dari Operasi Epic Fury," tegas Leavitt.
Pemerintahan Trump menyatakan bahwa serangan AS dan Israel telah menghancurkan kemampuan militer Iran, meskipun Iran terus menembakkan rudal dan drone ke arah Israel serta ke seluruh wilayah regional sepanjang konflik. Washington berargumen bahwa alasan utama perang adalah mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir, walau Trump sempat mengeklaim pada Juni 2025 bahwa serangan AS sebelumnya telah melenyapkan program nuklir Iran.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
