WAHANANEWS.CO, Jakarta - Krisis energi global makin terasa nyata ketika pemerintah militer Myanmar resmi memperketat distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan sistem digital berbasis barcode dan QR code, sebuah langkah darurat yang langsung membatasi frekuensi pembelian masyarakat di tengah ancaman kelangkaan akibat konflik Timur Tengah, Selasa (24/3/2026).
Kebijakan ini akan diberlakukan secara nasional mulai pekan depan dengan pembatasan pembelian BBM hanya satu hingga dua kali dalam seminggu tergantung kapasitas mesin kendaraan, sebagaimana dilaporkan Straits Times yang mengutip Bloomberg, Selasa (24/3/2026).
Baca Juga:
Bikin BGN Murka Usai Joget di Dapur, Pria Ini Ternyata Kelola 7 Titik SPPG
Sistem baru tersebut mengintegrasikan barcode pada dokumen kendaraan seperti mobil, truk, dan sepeda motor dengan QR code yang menentukan kuota pembelian BBM, sementara implementasi awal telah dilakukan di sejumlah SPBU di kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw sejak Rabu (12/3/2026).
Diperketatnya distribusi BBM ini merupakan lanjutan dari kebijakan sebelumnya yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi guna menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian pasokan global.
Dampak krisis juga merambah sektor penerbangan akibat kelangkaan avtur yang memaksa sejumlah maskapai menghentikan sementara rute domestik di berbagai wilayah Myanmar.
Baca Juga:
Rudal Iran Hantam Dekat Tel Aviv, Belasan Warga Terluka
Pemerintah tetap memberikan kelonggaran terbatas bagi pengemudi jarak jauh untuk membeli BBM di luar kota dengan syarat menunjukkan bukti transaksi sebelumnya sebagai bentuk pengawasan distribusi.
Lonjakan harga BBM serta kekhawatiran akan kelangkaan memicu antrean panjang di SPBU di berbagai kota, mencerminkan meningkatnya kepanikan publik terhadap ketersediaan energi.
“Melalui sistem baru ini, barcode pada dokumen kendaraan akan terhubung dengan QR code yang menentukan kuota pembelian BBM,” demikian disampaikan dalam laporan yang dikutip dari sumber otoritas setempat, Selasa (24/3/2026).
Kebijakan penghematan energi juga diperluas dengan instruksi kepada pegawai negeri untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai Selasa (25/3/2026) guna mengurangi konsumsi bahan bakar.
Sektor pertanian turut terdampak, di mana Myanmar Rice Federation mengimbau penggilingan padi dan petani untuk menghemat penggunaan BBM sekaligus mulai beralih ke energi surya sebagai alternatif.
“Negara kami memiliki cadangan BBM untuk sekitar 50 hari,” kata Kementerian Energi Myanmar, sembari menambahkan bahwa pemerintah terus mengupayakan impor tambahan melalui jalur alternatif.
Dalam upaya menjaga pasokan, bank sentral Myanmar juga telah menggelontorkan devisa sebesar US$ 96 juta kepada perusahaan minyak dengan kurs lebih rendah sepanjang bulan ini untuk memperlancar impor bahan bakar dari luar negeri.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
