KTT
ASEAN di Jakarta menjadi sorotan global lantaran dihadiri oleh pemimpin kudeta
Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Kehadiran
Aung Hlaing pun memicu kritik dari pihak internasional. Salah satunya dari
Direktur Human Right Watch di Asia, Brad Adams.
Baca Juga:
Bertahan di Rakhine, Etnis Rohingya Seolah Hidup Tanpa Harapan
"Min
Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman
militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, seharusnya
tidak disambut pada pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis yang ia
ciptakan," kata Adams.
Di
Indonesia sendiri, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam
Koalisi Masyarakat Sipil juga menolak kehadiran junta militer.
Koalisi
itu terdiri dari KontraS, Amnesty International Indonesia, FORUM ASIA, AJAR,
Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Human Rights Working Group,
Migrant CARE, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation, hingga SAFEnet.
Baca Juga:
Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara
Direktur
Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menganggap keputusan
ASEAN mengundang Aung Hlaing akan menghalangi hubungan blok Asia Tenggara
tersebut dengan rakyat Myanmar.
"Kami
merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special
Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit
untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan
dipilih secara demokratis," kata Usman.
