Sehingga, melakukan perdamaian di
negara itu bisa menjadi rumit dan mahal.
Setelah kudeta Myanmar 1 Februari
2021, situasi tampak semakin memburuk.
Baca Juga:
Bertahan di Rakhine, Etnis Rohingya Seolah Hidup Tanpa Harapan
Dinna melihat, kebijakan luar negeri
Indonesia belum tepat dalam mengambil jalan, Myanmar masih transisi dan belum
siap jadi negara demokrasi seutuhnya.
Meski begitu, ASEAN memperlakukan
Myanmar selayaknya negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi lebih
mapan.
Hasil negosiasi diplomatik berubah
jadi hasil yang buruk.
Baca Juga:
Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara
Maka itu, apa yang ingin dicapai
Indonesia perlu diubah.
"Perlu lebih dipahami, Myanmar itu harus datang dari solidaritas dan kepedulian dari
masyarakat sipil. Situasinya masih sangat rapuh, saya merekomendasikan perlunya
melakukan reformasi terhadap ASEAN," katanya. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
