Pada 8 November 2002, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1441 yang memberikan Irak “sebuah kesempatan terakhir untuk mematuhi kewajiban-kewajiban pelucutan senjata.” Resolusi tersebut tidak memberikan izin penggunaan kekuatan terhadap Irak.
Annan berpendapat seharusnya Dewan Keamanan PBB-lah yang mengambil tindakan sesuai dengan resolusi-resolusi PBB untuk menekan Saddam Hussein agar meninggalkan upayanya untuk membuat senjata pemusnah massal.
Baca Juga:
Pidato Strategis Prabowo di SPIEF Rusia: Seruan Kedaulatan Pangan hingga Energi Bersih
Dia menambahkan, keputusan AS untuk tetap menjalankan misi menginvasi Irak, bersama pasukan Inggris, “tidak sesuai dengan Dewan Keamanan, dan dengan Piagam PBB.”
Hans Blix, seorang diplomat Swedia, memimpin tim inspeksi PBB yang ditugaskan menemukan senjata pemusnah massal di Irak.
“Hari ini, saya melihat lagi alasan-alasan mengapa kesalahan mengerikan – dan pelanggaran terhadap Piagam PBB – ini terjadi,” kata Blix dalam sebuah artikel khusus untuk CNN pada 19 Maret 2013.
Baca Juga:
Koalisi Timur Bangkit, Putin dan Xi Beri Peringatan Keras ke AS Soal Konflik Israel-Iran
Senjata Pemusnah Massal
“Pemerintahan Bush tentu saja ingin berperang, dan menjadikan pemberantasan senjata pemusnah massal sebagai alasan utamanya,” ujar Blix.
