WahanaNews.co | Partai Move Forward (MFP) berhasil memenangkan suara terbanyak dalam perolehan sementara pemilu Thailand yang digelar Minggu (14/5/23).
MFP mengamankan 151 kursi parlemen, disusul Partai Pheu Thai dengan 141 kursi dan Partai Bhumjaithai dengan 70 kursi.
Baca Juga:
Lokasi Sempat Terdeteksi, 11 Warga Sukabumi Disekap di Wilayah Konflik Myanmar
Pemimpin MFP sekaligus calon perdana menteri Thailand, Pita Limjaroenrat, mengatakan partainya telah berkomunikasi dengan sekutu politik mereka untuk membentuk koalisi pemerintahan. Di antaranya dengan Partai Pheu Thai, Pracharat, Thai Sang Thai, dan Seri Ruam Thai.
Gabungan koalisi tersebut akan membentuk total 308 kursi di parlemen, yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Namun untuk memuluskan jalan Pita menuju kursi perdana menteri, Pita dan sekutunya masih perlu berhadapan dengan Senat beranggotakan 250 orang, yang anggotanya ditunjuk oleh petahana PM Prayuth CHan-o-cha.
Sejauh ini, kemenangan MFP disebut sebagai terobosan baru bagi politik Thailand, karena partai yang digawangi generasi muda ini menawarkan reformasi di Negeri Gajah Putih.
Baca Juga:
ASEAN+3 Tandatangani MoU untuk Perangi Kejahatan Siber Lintas Batas
Selama nyaris satu dekade, pemerintahan Thailand dibayangi kepemimpinan militer. Pembentukan pemerintahan sekaligus penunjukan perdana menteri baru pun mesti mendapat dukungan dari 250 anggota Senat, yang keanggotaannya ditunjuk militer.
Terlepas dari itu, berikut ini fakta-fakta Partai Move Forward yang memenangkan pemilu Thailand.
1. Janjikan reformasi rezim militer
Salah satu janji politik yang digaungkan MFP adalah perubahan terhadap pemerintahan militer di negara itu.
Dilansir dari The Diplomat, MFP berjanji mengakhiri wajib militer dan menghancurkan pusat-pusat "kekuatan monopoli" di Thailand.
Partai ini bahkan berani menyerukan perubahan terhadap undang-undang lese-majeste, langkah yang dinilai paling sensitif dan kontroversial di negara tersebut.
Undang-undang lese-majeste sendiri merupakan UU yang mengkriminalisasi mereka yang mengkritik raja maupun keluarga kerajaan Thailand. Pada akhir 2020 dan awal 2021, UU ini digunakan untuk menyasar penyelenggara demonstrasi pro-demokrasi di negara tersebut.
2. Dukung demokrasi
Usai hasil penghitungan sementara menunjukkan kemenangan bagi MFP, Pita menegaskan kesiapannya menjabat sebagai PM Thailand.
Dalam pidatonya, Pita mengatakan siap mendengarkan pendapat yang berbeda saat menjadi PM di masa depan. Ia juga menegaskan bakal mendukung dan melanjutkan perjuangan demokrasi di Thailand.
"Kami siap menghormati dan melanjutkan perjuangan demokrasi semua pihak di masa lalu. Pada saat yang sama, kami juga siap memulihkan kepercayaan pada sistem demokrasi dan parlementer, menciptakan transparansi dan efisiensi dalam politik Thailand, termasuk setiap anggota DPR," tutur Pita, dikutip Channel News Asia.
3. Sasar generasi muda
Sejumlah analis menggambarkan MFP bakal menjadi "pengubah permainan" karena langkah beraninya menggoyang sistem konservatif Thailand.
Rencana reformasi militer, ekonomi, desentralisasi kekuasaan, hingga reformasi monarki seakan menjadi angin segar bagi masyarakat muda Thailand yang haus perubahan.
Hal itu pun dibuktikan dalam jajak pendapat yang dirilis pekan lalu, yang menunjukkan Pita menjadi sosok perdana menteri paling diinginkan karena upaya MFP tersebut, seperti dilansir CNN.
Raihan suara generasi muda ini juga dikarenakan MFP adalah partai yang diinisiasi dan dipimpin oleh pemuda.[eta/CNN]
