Salah satu janji politik yang digaungkan MFP adalah perubahan terhadap pemerintahan militer di negara itu.
Dilansir dari The Diplomat, MFP berjanji mengakhiri wajib militer dan menghancurkan pusat-pusat "kekuatan monopoli" di Thailand.
Baca Juga:
Lokasi Sempat Terdeteksi, 11 Warga Sukabumi Disekap di Wilayah Konflik Myanmar
Partai ini bahkan berani menyerukan perubahan terhadap undang-undang lese-majeste, langkah yang dinilai paling sensitif dan kontroversial di negara tersebut.
Undang-undang lese-majeste sendiri merupakan UU yang mengkriminalisasi mereka yang mengkritik raja maupun keluarga kerajaan Thailand. Pada akhir 2020 dan awal 2021, UU ini digunakan untuk menyasar penyelenggara demonstrasi pro-demokrasi di negara tersebut.
2. Dukung demokrasi
Baca Juga:
ASEAN+3 Tandatangani MoU untuk Perangi Kejahatan Siber Lintas Batas
Usai hasil penghitungan sementara menunjukkan kemenangan bagi MFP, Pita menegaskan kesiapannya menjabat sebagai PM Thailand.
Dalam pidatonya, Pita mengatakan siap mendengarkan pendapat yang berbeda saat menjadi PM di masa depan. Ia juga menegaskan bakal mendukung dan melanjutkan perjuangan demokrasi di Thailand.
"Kami siap menghormati dan melanjutkan perjuangan demokrasi semua pihak di masa lalu. Pada saat yang sama, kami juga siap memulihkan kepercayaan pada sistem demokrasi dan parlementer, menciptakan transparansi dan efisiensi dalam politik Thailand, termasuk setiap anggota DPR," tutur Pita, dikutip Channel News Asia.
