Inisiasi
itu didukung Brunei, selaku ketua blok, dan Singapura.
Pada
Februari lalu, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menolak
sanksi yang diberikan kepada militer Myanmar.
Baca Juga:
Bertahan di Rakhine, Etnis Rohingya Seolah Hidup Tanpa Harapan
Menurutnya,
sanksi yang diberikan akan merugikan masyarakat. Jika sanksi tetap diberlakukan
akan berimbas pada kemiskinan yang merajalela.
Sebab,
menurut dia, orang yang paling menderita adalah rakyat biasa di Myanmar.
Sementara
Thailand, Filipina dan Kamboja menganggap kudeta yang terjadi di Myanmar
sebagai urusan dalam negeri dan tak perlu berkomentar lebih jauh.
Baca Juga:
Aung San Suu Kyi Divonis 6 Tahun Penjara
Thailand
sempat dituduh mendukung kudeta Myanmar, lantaran Perdana Menteri Prayut Chan
o-Cha sempat bertemu Menteri Luar Negeri versi junta, U Wanna Maung Lwin.
Namun
Prayut membantah tuduhan tersebut.
"Hal
itu tidak berarti saya mendukung segala hal. Dia tidak meminta saya
melakukannya. Saya hanya mendengarkan apa yang dia sampaikan kepada saya, itu
saja," ujar Prayut.
