WahanaNews.co | Junta militer Myanmar ngamuk ke PBB. Mereka merasa kesal lantaran merasa didikte Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet.
Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kamis (3/2/2022).
Baca Juga:
Opium Merajalela di Masa Rezim Militer Myanmar, PBB: Setara Rp 29 T
Pada Selasa (1/2/2022), menjadi peringatan setahun kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar dengan menahan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.
Sehari sebelumnya, Bachelet mendesak dunia untuk meningkatkan tekanan pada junta militer Myanmar untuk memaksa mereka menghentikan kekerasan.
Selain itu, juga untuk memastikan bahwa pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia sistemik dan kekerasan bisa dimintai pertanggungjawaban.
Baca Juga:
Mengenal C-130J Super Hercules, Pesawat Angkut Baru yang Bakal Perkuat TNI-AU
Kementerian Luar Negeri Myanmar dikutip dari France24, pihak junta militer Myanmar mengecam pernyataan yang menurut mereka memprovokasi itu.
Selain itu Junta Militer Myanmar menuduh badan dunia itu mencampuri urusan dalam negerinya.
“Myanmar tak dapat menerima komentar dan kritik yang mendikte dari negara-negara asing,” bunyi pernyataan mereka.
Junta militer Myanmar juga menuduh Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews telah membuat pernyataan yang taktis dan menghasut.
Andrew sebelumnya mendesak agar lebih banyak tindakan internasional melawan junta militer.
Ia juga mengatakan tengah mempersiapkan untuk merilis laporan, mengekspos dari mana junta militer Myanmar mendapatkan persenjataan mereka.
Myanmar sendiri saat ini semakin terisolasi dari pentas internasional.
Hanya Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang menjadi satu-satunya pemimpin negara asing yang datang ke Myanmar setelah kudeta, pada Januari lalu.
Pukulan diplomatik terbaru junta Myanmar adalah ASEAN melarang diplomat mereka menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri yang akan datang. [qnt]
