WAHANANEWS.CO, Jakarta - Mundurnya Amerika Serikat dari puluhan lembaga global memang membuka celah besar dalam tata kelola dunia, namun China diperkirakan tidak akan tergesa-gesa meloncat ke kursi kepemimpinan yang ditinggalkan Washington.
Para pakar menilai Beijing justru akan melangkah dengan perhitungan matang, memilih lembaga-lembaga yang memungkinkan pengaruh dibangun secara bertahap, sejalan dengan kepentingan domestik, serta memiliki risiko politik dan finansial yang masih bisa dikendalikan.
Baca Juga:
Trump Serukan Warga Iran Terus Berdemo, Klaim Bantuan Sedang Menuju Lokasi
Dalam satu tahun ke depan, China diperkirakan akan menjauhi peran yang sarat risiko politik atau menuntut komitmen besar, terutama di tengah tekanan ekonomi domestik dan persiapan menuju Kongres Partai Komunis ke-21 pada 2027.
Pendekatan hati-hati ini mencerminkan kalkulasi biaya dan risiko Beijing, yang enggan mengambil posisi kepemimpinan global yang dapat mengundang sorotan tajam, kewajiban mengikat, atau ekspektasi berlebihan dari komunitas internasional.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (7/1/2025) menandatangani proklamasi yang menarik AS keluar dari 35 lembaga non-PBB dan 31 entitas PBB dengan alasan lembaga-lembaga tersebut mendorong kebijakan iklim radikal, tata kelola global, dan agenda ideologis yang dinilai bertentangan dengan kedaulatan serta kekuatan ekonomi AS.
Baca Juga:
Klaim Tak Butuh Hukum Internasional, Trump Tegaskan Siap Pakai Kekuatan demi Kepentingan AS
Lembaga yang ditinggalkan Washington mencakup Forum Pemberantasan Terorisme Global, Forum Energi Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia, Dana Pembangunan Perdamaian PBB, hingga Pusat Perdagangan Internasional PBB.
“Mundurnya AS membuat ruang gerak China lebih leluasa di lembaga-lembaga pembangunan dan penguatan kapasitas seperti UN DESA, di mana penetapan agenda, pelatihan, dan bantuan teknis membentuk arah kebijakan negara-negara Global South,” kata Jonathan Ping, lektor kepala Bond University, Australia.
Platform-platform tersebut dinilai selaras dengan Inisiatif Pembangunan Global China karena memperkuat narasi kerja sama Selatan–Selatan sekaligus memperkenalkan model pembangunan ala Beijing ke negara berkembang.
Sebagian pakar lain mengingatkan agar tidak membesar-besarkan kapasitas maupun keinginan China untuk mengisi kekosongan peran AS di seluruh lini tata kelola global.
“China hari ini bukan lagi seperti 10 tahun lalu,” kata ilmuwan politik National University of Singapore Chong Ja Ian.
Ia menilai China kini jauh lebih terbatas secara finansial, sehingga setiap keterlibatan internasional harus ditimbang dengan cermat agar tidak memicu kerugian politik maupun ekonomi.
Chong menekankan bahwa meski keterlibatan global dapat mendatangkan keuntungan diplomatik dan strategis, langkah tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif ketika proyek gagal atau memicu resistensi lokal.
Perpaduan antara peluang dan kehati-hatian inilah yang menjelaskan mengapa China cenderung tebang pilih, alih-alih berambisi memimpin semua lembaga yang ditinggalkan AS.
Dalam pandangan para analis, salah satu bidang yang berpotensi paling terdampak adalah hukum internasional, khususnya melalui International Law Commission (ILC) PBB yang berperan dalam kodifikasi dan pengembangan hukum internasional.
Dengan mundurnya AS dari ILC, negara seperti China dan Rusia diperkirakan lebih leluasa mendorong tafsir hukum internasional yang sejalan dengan kepentingan mereka, meski situasi ini tidak otomatis bersifat positif atau negatif.
Chong menilai berkurangnya pembatasan terhadap negara besar dapat membuat negara menengah dan kecil lebih rentan terhadap tekanan dalam sistem internasional.
Mantan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo menilai langkah AS tersebut akan mempercepat terbentuknya dunia yang lebih terfragmentasi dan multipolar.
“Dunia multipolar akan dengan cepat terbentuk dan semakin jelas,” kata George Yeo dalam wawancara dengan media digital Shanghai, The Paper, yang dipublikasikan Kamis (9/1/2025).
Menurut Yeo, pergeseran ini memaksa kawasan dan kekuatan utama dunia mencari keseimbangan baru, sementara PBB harus beradaptasi dengan perubahan distribusi kekuasaan global.
Di bidang tata kelola iklim, para pakar melihat peluang lebih besar bagi China untuk memengaruhi agenda terkait norma implementasi, pembiayaan hijau, dan standar teknologi.
Ping menilai posisi China sebagai penghasil emisi terbesar sekaligus produsen utama energi bersih memberinya daya tawar kuat dalam membentuk jadwal, metrik, dan kerangka kerja sama Selatan–Selatan.
Meski demikian, ketidakpercayaan negara maju, keengganan China menerima komitmen mengikat, serta munculnya kekuatan tandingan dinilai membuat tatanan multipolar terfragmentasi lebih mungkin terjadi dibandingkan dominasi China.
Di Asia dan Pasifik, mundurnya AS dari lembaga seperti SPREP dan perjanjian ReCAAP berpotensi menciptakan celah strategis dalam tata kelola lingkungan dan keamanan maritim.
Kekosongan pendanaan di Pasifik dinilai dapat meningkatkan ketergantungan negara-negara kecil pada pembiayaan iklim dan proyek infrastruktur China.
Di Asia Tenggara, melemahnya ReCAAP berpotensi membuka ruang bagi skema berbagi informasi dan pelatihan keamanan maritim yang didukung Beijing.
China diperkirakan lebih memilih jalur bantuan bilateral dan misi teknis ketimbang tampil sebagai pemimpin multilateral terbuka, sebagai bagian dari perhitungan strategisnya.
“Keterlibatan multilateral dinilai China bukan hanya dari risiko dan keuntungan, tetapi juga dari tingkat kendali, keadilan kelembagaan, dan kesesuaian dengan tahap pembangunan nasional,” kata peneliti Universitas Tsinghua Sun Chenghao.
Sun menilai bidang seperti pembangunan, infrastruktur, kesehatan publik, ketahanan pangan, dan kerja sama iklim lebih menarik bagi Beijing dibanding ranah keamanan yang sarat politisasi.
Pendekatan selektif ini, menurut para analis, juga berkaitan erat dengan tekanan domestik China, mulai dari pengangguran kaum muda hingga lemahnya konsumsi rumah tangga.
Menjelang Kongres Partai Komunis 2027, stabilitas ekonomi dan politik dinilai akan lebih diprioritaskan dibanding komitmen global yang berbiaya tinggi.
“Prioritas domestik pada akhirnya meningkatkan konsekuensi ekonomi dari komitmen eksternal,” kata Sun.
Meski begitu, China disebut tidak akan sepenuhnya mundur dari panggung internasional, melainkan memfokuskan diri pada area di mana kepentingan domestik dan manfaat global saling beririsan.
Sun menegaskan bahwa Beijing lebih tertarik berbagi tanggung jawab melalui mekanisme multilateral luas seperti PBB agar beban tidak ditanggung sendiri.
Para analis menilai strategi ini menunjukkan bahwa China bukan berupaya mengisi kekosongan kepemimpinan AS, melainkan menata ulang lingkungan global agar tidak lagi didominasi satu kekuatan.
Dalam kerangka multipolar tersebut, China diperkirakan akan meningkatkan peran di sejumlah bidang, namun berhenti sebelum mengambil tanggung jawab global sebesar yang pernah diemban Washington.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
