WAHANANEWS.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menandatangani sebuah perjanjian kerja sama kemanusiaan dengan nilai bantuan mencapai USD2 miliar.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program bantuan global di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di sejumlah wilayah dunia.
Baca Juga:
Insiden di Garis Biru, Penjaga Perdamaian PBB Jadi Korban Tembakan
Kesepakatan ini mendapat apresiasi dari pejabat bantuan tertinggi PBB yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam upaya penyelamatan nyawa, khususnya di tengah lonjakan kebutuhan bantuan akibat konflik, bencana, dan ketidakstabilan global.
Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, menyampaikan penghormatan kepada para pekerja kemanusiaan yang terus menjalankan tugasnya meski dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks dan berbahaya.
Ia menggambarkan kondisi tahun sebelumnya sebagai masa yang penuh tantangan bagi seluruh pelaku aksi kemanusiaan.
Baca Juga:
Meski Gencatan Senjata Berlaku, Operasi Kemanusiaan di Gaza Masih Terganggu
Meski demikian, Fletcher menilai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ini menjadi sumber harapan baru.
“Jutaan, jutaan orang lagi akan mendapatkan dukungan yang sangat mereka butuhkan,” kata Fletcher.
Ia menambahkan, dukungan pendanaan tersebut berpotensi menyelamatkan puluhan juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan.
Perjanjian ini mencakup bantuan kemanusiaan untuk 17 negara yang terdampak krisis berkepanjangan.
Negara-negara penerima bantuan tersebut antara lain Guatemala, Honduras, El Salvador, Ukraina, Haiti, Nigeria, Ethiopia, Sudan Selatan, Mozambik, Myanmar, dan Republik Demokratik Kongo (DRC).
Selain itu, bantuan juga dialokasikan untuk Sudan, Bangladesh, Suriah, Uganda, Kenya, dan Chad, serta Dana Tanggap Darurat Pusat PBB atau Central Emergency Response Fund (CERF).
Fletcher menegaskan bahwa ukuran keberhasilan utama dari kesepakatan ini bukan sekadar nilai anggaran, melainkan dampak nyata di lapangan.
"Angka yang benar-benar penting adalah jutaan nyawa akan diselamatkan," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendanaan tersebut akan mendukung rencana bantuan PBB tahun 2026 yang menargetkan penyaluran bantuan darurat kepada 87 juta orang di berbagai belahan dunia.
Menurutnya, rencana tersebut telah "diprioritaskan secara berlebihan" guna meminimalkan tumpang tindih program, menyederhanakan birokrasi, serta meningkatkan efisiensi di seluruh sistem kemanusiaan global.
Kesepakatan ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi para donor terhadap agenda Penataan Ulang Kemanusiaan yang diumumkan Fletcher pada Maret 2025.
Agenda tersebut bertujuan untuk menyalurkan bantuan secara lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih dekat kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam kesempatan yang sama, Fletcher menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan dana.
Ia menyebut para donor menuntut hasil yang konkret dan memastikan setiap mekanisme pengawasan berjalan dengan baik agar seluruh dana dapat dilacak dan digunakan secara efektif untuk menyelamatkan nyawa.
Selain itu, Fletcher turut menyoroti keterkaitan erat antara aksi kemanusiaan dan diplomasi internasional.
Ia menyerukan agar tahun 2026 dijadikan sebagai momentum penguatan diplomasi dan perdamaian global.
Menurutnya, mengakhiri konflik tetap menjadi langkah paling efektif untuk menekan kebutuhan bantuan kemanusiaan di masa mendatang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
