Kandidat Dewan Syura atau Dewan Legislatif Qatar, Saeed al-Burshaid, kiri, sedang berkampanye di al-Wakrah, Qatar, 19 September lalu.
Human Rights Watch pada bulan Maret mengatakan ketika tahun 2019 para perempuan men-tweet dari akun anonim tentang sistem perwalian Qatar, akun tersebut ditutup dalam waktu 24 jam setelah pejabat keamanan dunia maya memanggil seorang perempuan.
Baca Juga:
Tuding Doha Danai Hamas, Netanyahu Klaim Serangan Israel di Qatar Sah
Naima Abdulwahab al-Mutaawa'a, seorang kandidat dan pekerja kementerian luar negeri yang ibunya lanjut usia datang untuk memilihnya, ingin mendesak sebuah badan yang mengadvokasi hak perempuan dan anak-anak.
Advokasi Hak Sipil
Baca Juga:
Ternyata Trump Tahu Serangan Israel ke Doha, Tapi Tak Hentikan Gempuran Mematikan
Beberapa kandidat perempuan berusaha untuk mengadvokasikan hak sipil dan kewarganegaraan anak-anak warga negara perempuan Qatar yang menikah dengan orang asing, di mana seperti di negara-negara Teluk lainnya, tidak dapat mewariskan kewarganegaraan Qatar mereka kepada anak-anak mereka.
Sementara Aisha mengadvokasi untuk memberikan paspor, sesama kandidat Leena al-Dafa menyerukan kewarganegaraan penuh untuk anak-anak dalam kasus seperti itu.
Qatar memiliki satu menteri perempuan, yaitu Menteri Kesehatan Masyarakat Hanan Mohamed Al Kuwari.
