Faktor lain yang juga menggencarkan seruan pemilu dini adalah kasus hukum yang sedang membelit Ahmad Zahid.
Mantan Wakil PM Malaysia ini menghadapi 33 dakwaan menerima suap senilai 42 juta ringgit Malaysia dari perusahaan Ultra Kirana Sdn Bhd sebagai bujukan untuk memperpanjang kontrak perusahaan selaku operator layanan One Stop Center (OSC) di China dan sistem visa asing (VLN) untuk Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Baca Juga:
Malaysia Alami Parlemen Gantung Usai Pemilu, Apa Itu?
Selain itu, Ahmad Zahid juga didakwa dengan tujuh tuduhan lain sebagai Menteri Dalam Negeri karena menerima uang tunai dalam beberapa mata uang dengan total lebih dari 6,85 juta ringgit Malaysia.
Zahid berharap, Pemilu dapat segera digelar sebelum vonis hukumannya dijatuhkan.
Jika sampai vonis keburu dijatuhkan, dia akan menyusul langkah Najib menjadi penghuni rumah prodeo Malaysia.
Baca Juga:
PM Tertua Mahathir Mohamad Tersungkur di Pemilu Malaysia 2022
Harapannya juga, kemenangan besar UMNO akan membuka peluang intervensi terhadap kasus hukum untuk meringankan vonis yang akan dihadapinya.
Ismail berdiri di tengah dua pusaran faksi internal UMNO yang mendukung Ahmad Zahid dan yang memilih Pemilu digelar tahun depan.
Secara politik, Pemilu tahun 2023 akan jauh lebih menguntungkan Ismail, karena besar kemungkinan Zahid harus lengser sebagai Presiden UMNO jika terbukti bersalah.
