Kepala Staf Trump, Susie Wiles, mengatakan kepada majalah Vanity Fair dalam sebuah wawancara tahun lalu bahwa jika butuh persetujuan Kongres AS untuk mengizinkan 'beberapa aktivitas di darat' di Venezuela.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Kongres AS tidak diberitahu sebelum operasi Sabtu (3/1).
Baca Juga:
Usai Penculikan Maduro, AS Jual Minyak Venezuela Rp8,4 Triliun
Hukum internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional kecuali untuk pengecualian sempit seperti otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau untuk membela diri.
Perdagangan narkoba dan kekerasan geng dianggap sebagai aktivitas kriminal oleh AS Namun, pakar hukum menganggapnya tidak memenuhi standar internasional yang dapat diterima tentang konflik bersenjata yang akan membenarkan respons militer.
"Dakwaan kriminal saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintah asing, dan pemerintah mungkin akan juga mendasarkan ini pada teori pembelaan diri," kata profesor hukum di Universitas Columbia yang mengkhususkan diri dalam hukum keamanan nasional, Matthew Waxman.
Baca Juga:
Jejak Emas Venezuela ke Swiss Terbongkar, Nilainya Rp 86 Triliun
AS belum mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak 2019. AS telah menuduh pemilihan umum saat itu telah dicurangi.
Apakah AS pernah melakukan aksi serupa?
AS telah menangkap tersangka kriminal di berbagai negara, seperti Libya. Tetapi, langkah itu dilakukan setelah ada persetujuan dari otoritas setempat.
