WahanaNews.co | Sebagian besar orang Irak dan 12 negara mayoritas muslim meragukan komitmen Amerika Serikat (AS) untuk membangun demokrasi, dan mengategorikannya sebagai niat omong kosong. Hal ini terlihat dari hasil survei Gallup Poll.
Gallup Poll adalah konsultan asal Amerika Serikat yang mengadakan jajak pendapatan publik. Setiap harinya, perusahaan itu menerbitkan hasil analisis, hingga video setiap harinya.
Baca Juga:
Donald Trump Mulai Umumkan Nominasi Anggota Kabinet, Ini Daftarnya
Survei yang diterbitkan Gallup di bulan April 2023 itu juga menunjukkan kebanyakan orang di negara itu meragukan komitmen AS untuk bisa membangun masa depan politik mereka sendiri, tanpa pengawasan dan promosi demokrasi dari Paman Sam.
Jajak pendapat itu dirilis pada peringatan 20 tahun operasi pembebasan Irak. Dimana dari kampanye itu AS menggulingkan Saddam Hussein dari kekuasan yang dimulai pada tahun 2003.
Saat itu Presiden George W. Bush saat itu meluncurkan operasi atas pernyataan palsu bahwa Saddam sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Langkah itu umumnya dianggap sebagai salah satu kesalahan kebijakan luar negeri dalam sejarah AS.
Baca Juga:
Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Selesaikan Konflik Palestina
Dua dekade kemudian, lebih dari seperempat warga Irak sebagian besar atau sekitar 72% mengatakan mereka tidak setuju bahwa AS serius mendorong pemilu yang terbuka dan bebas di sana.
Irak pada 2005 lalu sudah mengadakan pemilihan umum secara demokratis, namun negara timur tengah ini sudah terperosok dalam kekerasan, penipuan, dan protes di tengah faksi Sunni dan Syiah.
Peneliti Senior Irak Body Count (IBC) Lily Hamourtziadou yang melacak warga sipil di negara itu, invasi AS pada tahun 2003 menghasilkan ekonomi dystopian dan negara gagal.
Selain itu dia mengungkapkan AS dan sekutunya tidak akan pernah dapat menghasilkan demokrasi gaya Barat, atau hasil yang diharapkan pada negara maju.
Melansir CNBC Indoenesia, jajak pendapat Gallup juga menemukan bahwa Iran dengan polling 81% yang paling tidak percaya niatan dari AS di negara Iran. yang diikuti Tunisia, Turki, serta Palestina, dengan masing-masing 78% dan 75%.
Namun, hanya 38% orang Maroko dan 42% orang Kuwait yang tidak setuju dengan anggapan bahwa AS serius membangun sistem pemerintahan demokratis di wilayah Muslim.
Gallup juga menyurvei dengan pertanyaan apakah mereka merasa bahwa AS berkomitmen untuk membantu pembangunan ekonomi mereka. Iran, Turki, dan Tunisia sangat tidak setuju, antara 82 hingga 74%
lalu sekali lagi, Kuwait dan Maroko menunjukkan ketidaksepakatan paling sedikit, masing-masing sebesar 41% dan 34%. [eta]