Namun, para pendukung Rusia di Markas Besar PBB mengatakan mereka melihat kesejajaran bersejarah pada situasi saat ini. Salah satunya adalah ketika AS menginvasi Irak pada tahun 2003 tanpa persetujuan dewan.
Pada akhirnya, masalahnya "bukan pada Kepresidenan Rusia. Itu perilaku Rusia di Ukraina," kata seorang diplomat Dewan Keamanan kepada CNN.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Selama setahun terakhir, Ukraina telah mempertanyakan apakah Rusia memiliki hak atas kursi permanennya di dewan, karena mereka menerima kursi bekas Uni Soviet tanpa pemungutan suara pada awal 1990-an.
Tetapi tidak mungkin untuk mengeluarkan Rusia dari DK atau PBB atas tindakannya di Ukraina.
Piagam PBB, yang menjadi dasar organisasi, tidak memudahkan menghilangkan anggota tetap Dewan. Hak veto Rusia dapat dengan mudah mempertahankan perwakilannya di dewan selamanya.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
"Sebuah negara yang secara terang-terangan melanggar piagam PBB dan menginvasi tetangganya yang lebih kecil tidak memiliki tempat di Dewan Keamanan PBB. Sayangnya Rusia adalah anggota tetap Dewan dan tidak ada jalur hukum internasional untuk mengubah kenyataan itu," kata juru bicara Misi AS untuk PBB kepada CNN.
Semua yang dapat dilakukan sebenarnya adalah menantang apa yang dikatakan Rusia di sana, sesuatu yang telah dijanjikan AS.
"Kami terus menyuarakan kebohongan mereka dan menghadirkan suara, data, dan fakta yang kredibel di lapangan," kata juru bicara AS. [eta/est]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
