Ia menekankan bahwa pemangkasan layanan dapat memicu konsekuensi besar bagi stabilitas kawasan, khususnya di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Yordania.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengungsi, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika politik dan kemanusiaan di Timur Tengah.
Baca Juga:
Tiongkok Desak Gencatan Senjata Menyeluruh dan Berkelanjutan di Jalur Gaza
Dalam konferensi pers terpisah, Lazzarini menyampaikan kemungkinan terburuk berupa penutupan sebagian layanan bila pendanaan tidak segera dipulihkan.
Namun, ia menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengambil keputusan penutupan secara sepihak.
“Jika dana benar-benar habis, pihaknya harus meminta arahan baru dari Majelis Umum PBB mengenai prioritas yang harus diambil,” ujarnya.
Baca Juga:
PBB Kecam Pembongkaran Kantor UNRWA di Yerusalem Timur, Dinilai Langgar Hukum Internasional
Meski demikian, ia masih berharap krisis ini dapat diatasi melalui komitmen nyata dari negara-negara donor.
Ia juga kembali menyerukan agar negara-negara anggota PBB tidak hanya memberi persetujuan formal terhadap mandat UNRWA.
Dukungan yang dibutuhkan, kata Lazzarini, adalah komitmen konkret dalam bentuk pendanaan dan sumber daya yang cukup agar UNRWA dapat menjalankan tugas kemanusiaannya secara penuh.
