WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pada tahun 2019, BBC News Indonesia menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "DPR: Anggota Parlemen Swedia Tak Dapat Tunjangan Mobil, Tanpa Tunjangan Keluarga dan Tinggal di Apartemen Sempit." A
rtikel ini mengulas kehidupan sederhana para anggota parlemen di Swedia, yang sangat kontras dengan anggota parlemen di banyak negara lain yang sering mendapatkan berbagai fasilitas mewah.
Baca Juga:
Raih 18 Trofi Selama Karir, Ini Profil Sven-Goran Eriksson yang Meninggal Dunia
Dalam artikel yang ditulis oleh Claudia Wallin di Stockholm, dijelaskan bahwa para anggota parlemen Swedia menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan.
Mereka tidak menikmati tunjangan seperti kendaraan pribadi atau rumah dinas besar, melainkan hidup dengan fasilitas yang terbatas dan gaji yang lebih rendah dibandingkan anggota parlemen di negara-negara lain.
Di Swedia, menjadi anggota parlemen tidak identik dengan gaji besar atau fasilitas mewah.
Baca Juga:
Akun Pembakar Al-Quran Salwan Momika Diblokir TikTok
Fokus utama mereka adalah menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kenyamanan berlebih.
Hal ini tercermin dalam kebijakan ketat yang diterapkan, termasuk penggunaan transportasi umum dan tinggal di apartemen kecil.
"Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistemewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi," kata ujar Per-Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat kala itu.
"Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara," imbuhnya, sebagaimana dilansir BBC News Indonesia, pada Juni 2019.
Semua anggota DPR Swedia tidak mendapatkan mobil dinas atau tunjangan untuk membeli mobil.
Parlemen Swedia hanya memiliki tiga mobil dinas, yakni Volvo S80, yang khusus diperuntukkan bagi ketua dan tiga wakilnya.
Mobil ini hanya dapat digunakan untuk keperluan resmi terkait tugas-tugas parlemen.
Untuk keperluan transportasi, anggota parlemen Swedia dapat memanfaatkan transportasi umum secara gratis.
Mengapa tidak ada mobil dinas untuk anggota DPR lainnya? "Kami bukan perusahaan taksi," kata Rene Poedtke, seorang pejabat parlemen.
Dia menambahkan bahwa tiga mobil dinas tersebut tidak diperbolehkan untuk mengantar anggota parlemen dari kantor ke rumah mereka.
Satu-satunya pejabat negara yang memiliki mobil dinas adalah Perdana Menteri Stefan Lofven.
Gaji anggota parlemen Swedia pada waktu itu sekitar 6.900 dolar AS, atau setara dengan Rp 98 juta per bulan, yang hanya setengah dari gaji anggota Kongres Amerika Serikat yang mencapai 14.000 dolar AS.
Sementara itu, gaji rata-rata di Swedia saat itu sekitar 2.800 dolar AS, atau sekitar Rp 40 juta per bulan.
Anggota parlemen Swedia yang mewakili daerah di luar Stockholm berhak mengajukan klaim tunjangan harian sebesar 12 dolar AS, atau sekitar Rp 171.000, yang di Stockholm hanya cukup untuk membeli makanan sederhana.
Sebelum tahun 1957, anggota parlemen Swedia tidak digaji. Mereka memperoleh penghasilan dari iuran anggota partai.
Baru setelah tahun 1957, pemerintah mulai menggaji mereka untuk menarik minat orang agar masuk parlemen.
Meski demikian, pada saat yang sama, banyak pihak juga menginginkan agar gaji anggota DPR ini tak terlalu tinggi.
Di sejumlah negara, selain mendapatkan tunjangan kendaraan, para anggota DPR juga mendapatkan rumah dinas.
Di Swedia, tidak semua anggota parlemen mendapatkan tunjungan rumah.
Tunjangan itu hanya diperuntikan bagi anggota yang berasal dari luat Stockholm da hanya berbentuk apartemen sempit.
Anggota DPR Per-Arne Hakansson mengatakan, apartemen yang ia tempati hanya punya satu kamar dengan luas keseluruhan tak lebih dari 46 meter persegi.
Apartemen yang ditempati Hakansson termasuk lapang.
Properti milik negara biasanya berbentuk studio --jenis apartemen tak berkamar-- dengan ukuran sekitar 16 meter persegi.
Di studio ini hanya ada satu tempat tidur. Tidak ada mesin cuci atau mesin pencuci piring.
Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar.
Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara.
"Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren saat itu.
Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi 820 dollar AS (sekitar Rp 11,6 juta) per bulan.
Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah.
Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya menginap di kantor, yang ukurannya rata-rata 15 meter persegi.
Para anggota DPR Swedia dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli.
Tapi ada tunjangan untuk menggunakan semacam "staf pendukung atau tenaga ahli bersama" yang disediakan bagi anggota yang memerlukan.
Di pemerintah lokal, upaya penghematan lebih besar lagi.
Sekitar 94 persen anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu.
Mengapa demikian?
"Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin.
Situasi pada 2019 lalu tampaknya tak begitu berubah hingga sekarang.
Dalam situs resmi Sveriges Riksdag, lembaga legislatif nasional dan badan pengambil keputusan tertinggi di Swedia, tercantum sejumlah kebijakan yang mendorong anggota parlemen untuk hidup sederhana.
Salah satu contohnya adalah dalam kebijakan perjalanan dinas, di mana anggota didorong untuk memilih transportasi yang paling ekonomis.
"Anggota parlemen memiliki kebebasan untuk menentukan perjalanan dinas mereka di Swedia dan alat transportasi yang akan digunakan. Namun, mereka harus mempertimbangkan biaya, durasi perjalanan, serta dampak lingkungan. Faktor keamanan juga penting, dan jika mereka memilih transportasi yang lebih mahal dari opsi termurah, harus ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," demikian tertulis di situs Sveriges Riksdag, mengutip Kompas.com, Senin (7/10/2024).
Penggunaan pesawat diizinkan, tetapi hanya kelas ekonomi yang boleh dipilih.
Para anggota parlemen mendapatkan tiket kereta tahunan yang bisa digunakan untuk perjalanan resmi tanpa batasan jumlah.
Tiket pesawat pun diperbolehkan jika diperlukan, namun mereka diwajibkan menggunakan kelas ekonomi dalam perjalanan udara di Swedia.
Selama perjalanan dinas, mereka juga bisa menggunakan mobil pribadi, dengan penggantian biaya sebesar 38 krona Swedia per 10 kilometer, di mana 25 krona Swedia tidak dikenakan pajak.
Jika perlu, anggota parlemen diperbolehkan menyewa mobil. Mereka juga diharapkan memaksimalkan penggunaan transportasi umum.
Namun, dalam kondisi tertentu, seperti membawa barang berat, alasan medis, atau keterbatasan transportasi umum, anggota dapat meminta biaya taksi diganti.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
