WahanaNews.co | Tiga dari lima perkara penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dihentikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice melalui rehabilitasi, Selasa (28/2/2023).
Jampidum Fadil Zumhana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan ketiga penerima restorative justice itu adalah tersangka Dedy Muhajir alias Dedi bin H Anshar dari Kejaksaan Negeri Barru, Sulawesi Selatan, disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) subsider Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Baca Juga:
Status Tersangka Bos Pallubasa Kasus Kecelakaan Maut Dicabut Polisi
Kedua, tersangka Ahmadirsad dan Alfauzan Putra dari Kejaksaan Negeri Pasaman, Sumatera Barat, disangka melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
"Alasan pemohonan rehabilitasi terhadap para tersangka, karena positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap dan merupakan pengguna terakhir," ujar Fadil.
Alasan lainnya, kata Fadil, tersangka ditangkap atau tertangkap dengan barang bukti narkoba yang tidak lebih dari jumlah pemakaian untuk satu hari. Kemudian, hasil asasmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan.
Baca Juga:
Dugaan Penggelapan Rp6,9 Miliar, Polisi Siap Mediasi Tiko dan Mantan Istri
Alasan lainnya, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau sudah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
"Juga ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya," ucapnya.
Jampidum menerima lima pengajuan penyelesaian perkara lewat mekanisme restorative justice, namun hanya tiga yang disetujui. Dua perkara lagi, atas nama tersangka Ilham Hidayat alias Koyaik dan Boyke Mahendra dari Kejaksaan Negeri Pasaman tidak dikabulkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
