WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah tengah berupaya keras menata ulang sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah terbesarnya adalah dengan menerapkan sistem data tunggal berbasis verifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa kesenjangan data antarinstansi menjadi biang dari persoalan bansos tak tepat sasaran selama ini.
Baca Juga:
Serapan Anggaran Kemensos 2025 Tembus 97 Persen, Gus Ipul Harap Kesejahteraan Warga Meningkat
“Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Gus Ipul dalam siaran persnya, Rabu (16/7/2025).
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025), dipimpin oleh Felly Estelita Rontuwene.
Ia menjelaskan, untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan BPS sebagai satu-satunya lembaga yang memproses dan menetapkan data tunggal.
Baca Juga:
Tanggapi Mensos, Denny Sumargo Nilai Penggalangan Dana Bencana Sebaiknya Berizin
“Apakah data hari ini sudah sempurna? Belum. Namun, kami sudah sepakat memulainya bersama,” ujar Gus Ipul.
Ia mengungkapkan, saat ini kuota penerima bantuan sosial baru mencakup 96,8 juta jiwa. Padahal, untuk menjangkau seluruh masyarakat hingga desil ke-4, dibutuhkan minimal 112 juta penerima.
“Penduduk kita sebanyak lebih dari 280 juta. Karena basis kita itu kuota, kami memilih prioritas bagi mereka yang paling membutuhkan,” katanya.
