WahanaNews.co | Kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah, turut menjadi perhatian kelompok aktivis buruh.
Ketua umum FSP PPMI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite meminta para pengusaha jangan hanya memikirkan untung. Tetapi sebaliknya mau berkorban untuk kepentingan masyarakat banyak.
Baca Juga:
Biodata Arnod Sihite Ketua Umum Parsadaan Toga Sihite Boru Sedunia: Aktivis dan Politisi
Tak hanya itu, buruh juga mendesak agar pemerintah bersikap tegas pada para pemain minyak goreng. Diantaranya selain melakukan operasi pasar, juga perlu melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pemain minyak goreng tersebut.
Arnod mengungkapkan, kasus kelangkaan minyak goreng belakangan ini dinilai sangat mengganggu. Bukan saja kepada masyarakat, tetapi terhadap agenda besar pemulihan ekonomi nasional.
"Kalau kita lihat ini para pemainnya sudah kebangetan. Dan karena itu pemerintah perlu tegas. Lakukan Langkah terukur untuk menindak para pemainnya. Karena kelangkaan minyak goreng di pasaran ini sudah sangat menyusahkan," ujar Arnod, Minggu (13/3).
Baca Juga:
Soal Kisruh Kadin, Andi Gani Yakin Jokowi Tak Cawe-cawe
"Bukan hanya itu, karena minyak goreng juga, ini jadi merembet kemana-mana. Bahkan bukan tidak mungkin ikut mengganggu agenda besar kita dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.
Arnod juga menyebutkan, semua pihak perlu memikirkan kondisi rakyat saat ini. Terutama semua pihak juga harus punya kepedulian pada situasi ekonomi nasional.
"Jika ada sedikit niat berkorban untuk rakyat, maka kelangkaan minyak goreng ini tidak perlu terjadi. Kalau mau fair kan, selama ini pengusaha juga sudah untung banyak. Dan saat situasi ini mereka dituntut untuk punya empati dengan mau berkorban. Jangan hanya berpikir untung semata. Kita semua harapkan itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menduga kelangkaan minyak goreng dipicu karena kemacetan distribusi.
"Saya sudah katakan bahwa ini ada terjadi kemacetan dan kami tidak mau berandai-andai siapa. Tetapi yang pasti ada kemacetan di jalur distribusi atau ada tindakan melawan hukum yang bisa menjual ini (minyak goreng) secara ekspor dengan ilegal," terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Lutfi, pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan seluruh kementerian atau lembaga, akan menindak tegas oknum yang menghambat pasokan dan distribusi dengan cara menimbun, memainkan harga serta tindakan yang melawan hukum dan ketentuan lainya.
"Kami sudah koordinasi dengan Polri dan kami ingatkan kepada seluruh yang mengikuti tata niaga perdagangan minyak goreng ini untuk mentaati," tuturnya. [bay]
