WAHANANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menghasilkan data yang akurat guna mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran.
Menurutnya, validitas data menjadi faktor utama agar berbagai program perlindungan sosial pemerintah benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga:
Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Hadir untuk Wujudkan Keadilan Pembangunan Wilayah 3T
Pernyataan tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, dalam rangka membahas penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu mengungkapkan, berdasarkan berbagai kunjungan kerja dan dialog dengan masyarakat di sejumlah daerah, masih ditemukan banyak warga yang sebenarnya layak menerima bantuan sosial tetapi belum tercatat sebagai penerima manfaat.
Baca Juga:
Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, Soroti Puluhan Ribu Peserta Tak Daftar Ulang
Di sisi lain, perubahan kondisi ekonomi masyarakat akibat kehilangan pekerjaan maupun menurunnya pendapatan membuat data penerima bantuan perlu terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Ada yang kondisi ekonominya menurun, kehilangan pekerjaan, tetapi belum masuk dalam kategori penerima bantuan. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera diperbaiki," ujarnya kepada Parlementaria, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (2026/06/25).
Atalia menilai, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memperbarui basis data masyarakat sehingga pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam menyusun kebijakan sosial.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya ketika petugas sensus melakukan pendataan.
Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam proses pendataan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih akurat, termasuk dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya.
"Sensus ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru ini upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya agar bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya," tegasnya.
Selain mengajak masyarakat berpartisipasi, Atalia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi.
Karena itu, ia meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sosialisasi sehingga masyarakat memahami pentingnya pendataan tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.
Di samping persoalan bantuan sosial, Atalia turut memberikan perhatian terhadap kesiapan logistik kebencanaan.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, ia melihat sejumlah gudang logistik memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, namun belum didukung oleh ketersediaan stok yang memadai untuk menghadapi kondisi darurat.
"Kami melihat secara langsung bahwa kebutuhan buffer stock logistik masih perlu diperkuat. Indonesia adalah negara yang rawan bencana dan kondisi darurat bisa terjadi kapan saja. Karena itu kesiapan logistik harus menjadi prioritas," katanya.
Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat perlindungan masyarakat, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal peningkatan anggaran di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi bencana, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan efektif.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
