WahanaNews.co | Ketua MPR RI, Bambang
Soesatyo alias Bamsoet, mengapresiasi dukungan civitas akademika Universitas
Warmadewa Bali agar MPR RI berwenang menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan
Negara (PPHN).
Melengkapi dukungan serupa yang datang
dari Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Forum Rektor
Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan
seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah,
hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN).
Baca Juga:
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998
"Pada
masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Garis-Garis Besar Pola
Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di pemerintahan Presiden Soeharto,
memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak era Reformasi, pola
pembangunan justru berubah karena berdasarkan visi dan misi presiden-wakil
presiden terpilih, yang dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
5-10 tahun. Menjadikan tidak adanya kesinambungan pembangunan. Tidak heran jika
kini banyak pihak menggaungkan kembali pentingnya haluan negara," ujar
Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas
Warmadewa, Bali, Senin (17/5/21).
Turut
hadir Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti; Rektor Universita Warmadewa, Prof Dr Dewa Putu Widjana; Wakil Rektor I, I Nyoman Kaca; Wakil Rektor II, Ni Putu Pertamawati; Wakil Rektor III, I Wayan Parwata; serta para mahasiswa, dosen, dan civitas akademika
Universitas Warmadewa.
Ketua
DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dukungan agar Indonesia kembali memiliki Haluan
Negara juga pernah disampaikan Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie, saat beliau
menjadi narasumber diskusi di MPR pada 22 Agustus 2017.
Baca Juga:
Terima Ketum dan Pengurus PWI Pusat, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan
Sebelumnya,
di akhir Maret 2014, dalam sebuah debat politik di Jakarta, Presiden BJ Habibie
juga menegaskan pentingnya Indonesia menghidupkan kembali Haluan Negara.
"Berbagai
negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Bahkan sejak
1953, China mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN dalam merancang peta
jalan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironisnya, Indonesia justru
meninggalkan pola tersebut. Namun belum telat bagi kita jika ingin kembali
menghidupkannya," jelas Bamsoet.
Wakil
Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, gagasan mereformulasikan sistem
perencanaan pembangunan nasional sebenarnya telah direkomendasikan MPR
2009-2014.
