Selain itu, Said juga menyoroti proyeksi yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2027 yang diperkirakan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Menurutnya, angka tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Dari sisi investor, yield yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tarik instrumen investasi pemerintah.
Baca Juga:
DPR dan Pemerintah Bidik Pendapatan Warga Rp 7,6 Juta/Bulan lewat APBN 2026
Namun di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung negara.
Karena itu, Banggar DPR RI meminta pemerintah memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi minat dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan negara.
Faktor-faktor tersebut antara lain prospek perekonomian yang dinilai lembaga pemeringkat internasional, stabilitas nilai tukar rupiah, kondisi fiskal nasional, hingga kepastian regulasi yang mendukung iklim investasi.
Baca Juga:
Redam Keresahan Daerah, Menkeu Purbaya Tambah TKD Jadi Rp692 Triliun
Menurut Said, pengelolaan yang baik terhadap berbagai aspek tersebut akan menjadi kunci dalam menjaga persepsi positif pasar terhadap ekonomi Indonesia sekaligus membantu pemerintah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih efisien.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa KEM-PPKF Tahun 2027 memuat delapan Program Prioritas Nasional yang menjadi fokus pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
