WAHANANEWS.CO, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mendorong diterapkannya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi maupun organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun donasi bagi rakyat Palestina.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bantuan sekaligus memastikan setiap sumbangan dari masyarakat Indonesia benar-benar diterima oleh warga Palestina yang membutuhkan.
Baca Juga:
Bramantyo Suwondo Ajak Mahasiswa Perkuat Sentralitas ASEAN Hadapi Tantangan Global
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul usai Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Pertemuan itu membahas berbagai upaya penguatan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, termasuk aspek penyaluran bantuan kemanusiaan.
"Yang kami sarankan adalah perlunya verifikasi terhadap NGO-NGO filantropi yang menggalang bantuan untuk Palestina, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan amanah masyarakat benar-benar tersampaikan kepada rakyat Palestina," kata Syahrul.
Baca Juga:
Amelia Anggraini: Rivalitas Global Harus Perkuat Sentralitas ASEAN, Bukan Jadikan Asia Tenggara Arena Kompetisi
Menurut politikus Fraksi PKS tersebut, tingginya kepedulian dan solidaritas masyarakat Indonesia terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina telah mendorong semakin banyak lembaga filantropi yang membuka penggalangan dana.
Kondisi ini merupakan hal positif, namun di sisi lain perlu diimbangi dengan sistem pengawasan dan verifikasi yang memadai agar pengelolaan dana berlangsung secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai kepercayaan publik merupakan modal utama dalam kegiatan filantropi.
