Kebijakan
ini telah diputuskan dalam rakortas 2018 lalu.
Saat
itu, memang dibutuhkan stok beras yang banyak, sebab
Bulog terlibat dalam program bansos rastra dengan menyalurkan beras sebanyak
2,6 juta ton per tahunnya.
Baca Juga:
Ombudsman RI: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Impor Beras
Sehingga,
pemerintah memutuskan impor beras sebanyak 1,8 juta ton di 2018, mengingat stok
beras di Bulog kala itu hanya sebesar 600.000 ton.
Namun,
pada 2019, program bansos rastra tersebut diganti menjadi bantuan
pangan non-tunai (BPNT).
Bulog
pun kehilangan hilir untuk menyalurkan stok CBP. Adapun stok CBP memang baru bisa disalurkan bila ada
penugasan dari pemerintah.
Baca Juga:
Pemerintah Bakal Impor 3 Juta Ton Beras di 2024
Alhasil,
hingga saat ini, masih ada 275.811 ton beras hasil impor 2018 yang tersimpan
di gudang Bulog, di mana sekitar 106.000 ton di antaranya mengalami turun mutu.
"Setelah
rastra hilang, Bulog kehilangan pasar, sehingga jumlah beras yang ada di Bulog
tetap besar," katanya.
Melihat
kondisi itu, Buwas menilai, penyerapan Bulog seharusnya disesuaikan dengan
penyaluran.
