Sementara itu, Fraksi PKS melalui Anggota DPR RI Anis Byarwati menyoroti pentingnya menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta memastikan APBN benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar mampu mengelola berbagai risiko fiskal sekaligus memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan.
Baca Juga:
Komisi VIII DPR RI dan Parlemen UEA Jajaki Kerja Sama Perkuat Moderasi Beragama
Adapun Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Anggota DPR RI Anton Sukartono Suratto mengingatkan bahwa tingginya tantangan ekonomi global mengharuskan pemerintah menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, dan memastikan setiap rupiah APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Mayoritas fraksi turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPP Tahun 2025.
Menurut mereka, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara secara transparan.
Baca Juga:
Baleg DPR Serap Aspirasi di Batam, RUU Penyadapan Disiapkan Atur Kewenangan hingga Mekanisme Penyadapan
Selain memberikan apresiasi kepada pemerintah, sejumlah fraksi juga menyampaikan penghargaan kepada BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan secara tepat waktu.
Namun demikian, seluruh fraksi menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan tujuan akhir dalam pengelolaan APBN.
Menurut pandangan fraksi-fraksi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
