Fraksi-fraksi juga mengingatkan pentingnya pemenuhan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan.
Di samping itu, pemerintah diminta memperkuat belanja pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga:
Komisi VIII DPR RI dan Parlemen UEA Jajaki Kerja Sama Perkuat Moderasi Beragama
Persoalan stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi turut menjadi perhatian DPR.
Pemerintah didorong memperkuat produksi pangan dalam negeri, memodernisasi sistem logistik, mempercepat digitalisasi sektor pertanian, serta meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam konteks pembangunan daerah, penyaluran transfer ke daerah dan dana desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga:
Baleg DPR Serap Aspirasi di Batam, RUU Penyadapan Disiapkan Atur Kewenangan hingga Mekanisme Penyadapan
Di luar aspek fiskal, sejumlah fraksi juga meminta pemerintah memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mempercepat transformasi digital pemerintahan, meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan APBN, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, delapan fraksi di DPR RI menilai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar laporan administratif mengenai realisasi anggaran negara.
RUU tersebut juga dipandang sebagai instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
