Titik Kritis RUU Perampasan Aset
Mufti menegaskan ada sejumlah aspek krusial yang harus diperhatikan:
Baca Juga:
Buruh Apresiasi Pemangkasan Tunjangan DPR tapi Ingatkan Masih Banyak PR Berat
1. Objek dan ruang lingkup perampasan harus jelas, hanya terbatas pada aset yang terkait langsung dengan tindak pidana.
2. Due process of law wajib dijamin dengan pengawasan hakim dalam setiap tahap, mulai dari penyitaan, pembekuan, hingga perampasan.
Hak banding dan mekanisme keberatan juga harus tersedia.
Baca Juga:
Sembilan Tersangka Perusakan Kantor Polisi Jakarta Timur Ditangkap Usai Aksi Demonstrasi
3. Perampasan aset tanpa pemidanaan (NCBAF) bila diadopsi, harus dibatasi dengan standar pembuktian tinggi, transparansi, serta kontrol ketat agar tidak disalahgunakan.
4. Perlindungan pihak ketiga beritikad baik mutlak diperlukan, termasuk mekanisme kompensasi jika terjadi salah sita.
Selain itu, Mufti menyampaikan bahwa sejumlah organisasi antikorupsi mengusulkan pembatasan nilai dan cakupan agar instrumen hukum ini fokus pada kejahatan besar dan tidak meluas secara berlebihan.
